Berdikari.co, Bandar Lampung - Para pelaku usaha di Provinsi Lampung keberatan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi solar dan pertalite. Kebijakan itu dikhawatirkan bisa memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

Keberatan itu disampaikan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung, Yuria Putra Tubarat.

"Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan inflasi serta penurunan daya beli masyarakat," kata Yuria, Selasa (30/8/2022).

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang rencananya akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Kenaikan BBM ini perlu dipertimbangkan ulang karena dampaknya akan semakin membebani masyarakat. Karena kita ini kan baru bangkit dari pandemi dan belum tuntas," ujarnya.

Yuria juga meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok BBM di Lampung agar masyarakat tidak perlu antre saat mengisi bahan bakar di SPBU.

"Kalau harga BBM jadi naik tapi antrean masih terjadi maka itu sama saja nggak ada efeknya. Maka pemerintah harus ambil kebijakan yang tidak merugikan dan membebani masyarakat," saran dia.

Keberatan juga disampaikan pelaku usaha yang bergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Lampung.

Ketua Asperindo Lampung, Syarifuddin, mengatakan pelaku usaha dibidang jasa ekspres dan logistik akan sangat terdampak saat harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi jelas dampaknya sangat berat sekali bagi pelaku usaha jasa pengiriman. Karena kita harus menghitung ulang biaya operasional, dan tidak mungkin kita juga buru-buru menaikkan tarif," kata Syarifuddin, Selasa (30/8).

Ia berharap pemerintah mengkajian ulang kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi di saat pertumbuhan perekonomian tengah meningkat seiring dengan melandainya persebaran kasus pandemi Covid-19.

"Jika nantinya BBM bersubsidi benar-benar naik maka masyarakat semakin menjerit. Karena sekarang saja banyak masyarakat yang sedang kesusahan," terangnya.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lampung, Ketut Pasek, juga mengatakan keberatan jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Tentu kami keberatan kalau bisa jangan dinaikan dulu. Sekarang inikan jumlah penumpang sudah memasuki masa pemulihan. Jadi kalau bisa khusus untuk transportasi umum dapat subsidi," kata dia.

Ia mengungkapkan, saat ini keberadaan solar di sejumlah SPBU juga mulai sulit ditemukan, sehingga pihaknya terpaksa mengisi solar di pedagang eceran.

"Dengan kenaikan BBM bersubsidi ini tentunya kami akan melakukan penyesuaian tarif. Nanti kita hitung dulu berapa angka pastinya," imbuhnya. (*)

Artikel ini sudah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Rabu, 31 Agustus 2022 dengan judul "Kadin-Organda Keberatan Harga BBM Subsidi Naik"

Video KUPAS TV : KPK Bawa Uang Miliaran Dalam Kresek Besar dan Ransel