Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemprov Lampung akan mendistribusikan sebanyak 1.000 ton beras subsidi ke 15 kabupaten/kota pada akhir November mendatang. Pengadaan beras melalui anggaran belanja tak terduga (BTT) ini akan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp10.900 per kilogram (kg).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, beras subsidi ini akan mulai didistribusikan pada minggu keempat bulan November 2023. Namun, Elvira belum bersedia membeberkan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan 1.000 ton beras subsidi tersebut.

"Untuk jumlah nominal uang yang disiapkan belum bisa disampaikan karena masih menunggu fiksasi," kata Elvira, Kamis (16/11/2023).

Ia mengatakan, beras subsidi ini akan disalurkan melalui operasi pasar dan akan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

"Seribu ton beras subsidi ini kita bagi rata di seluruh kabupaten/kota se-Lampung. Jadi kita kerjasama dengan daerah untuk menentukan calon penerimanya. Semoga ini bisa membantu masyarakat, karena saat ini harga beras di pasaran sudah mencapai Rp13.500 per kilogram," jelasnya.

Elvira mengungkapkan, Pemprov Lampung juga akan menugaskan BUMD PT Wahana Raharja guna menyediakan pangan murah kepada masyarakat.

"Jadi nanti Pemprov Lampung menugaskan Wahana Raharja untuk menyediakan pangan murah. Ini salah satu upaya Pemprov dalam memberikan subsidi terhadap komoditas pangan yang kita intervensi harganya," ujarnya.

Kembali ke beras subsidi, Elvira mengatakan nantinya per titik lokasi pasar murah akan disiapkan sebanyak 2,5 ton beras untuk dijual ke masyarakat.

"Beras subsidi akan dijual melalui operasi pasar di semua daerah. Kuota per daerah kita sesuaikan dengan proporsi jumlah penduduk kemudian dibagi di beberapa titik. Satu titik itu volumenya 2,5 ton dan harga 1 kilogramnya Rp10.900 sesuai HET," paparnya.

Ia menerangkan, pengadaan beras subsidi akan menggunakan beras lokal dengan tujuan untuk memberdayakan para pabrik penggilingan lokal yang ada di Lampung.

"Kita akan menyerap beras lokal walaupun selisih harganya cukup besar dari harga pasar dengan harga HET. Karena kita ingin penggilingan padi di Lampung bisa berfungsi normal kembali seperti sebelumnya," imbuhnya.

Elvira mengklaim, hingga kini sudah ada kurang lebih 50 penggilingan padi yang sudah bersedia untuk memasok beras subsidi untuk dibeli oleh Pemprov Lampung guna mendukung kegiatan operasi pasar.

"Gabahnya harus lokal dan harus memperhatikan kualitas. Ketersediaan pasokannya jangan hanya sedikit. Sudah ada sekitar 50 an penggilingan padi yang siap pasok. Misalnya jika nanti kita mau adakan di Way Kanan, maka akan memilih penggilingan yang di sana sehingga transportasinya dekat," ungkapnya. (*)