Berdikari.co, Lampung Selatan - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen membawa Indonesia lebih hebat dan lebih maju menyongsong Indonesia emas 2045 mendatang dengan berbagai program unggulan yang akan direalisasikan.

Hal itu disampaikan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud provinsi Lampung Dr. Donald Harris Sihotang saat menggelar kampanye tatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 5 kecamatan Jati Agung bersama calon DPRD kabupaten Lampung Selatan Rosdiana.

Dalam kesempatan tersebut, Donald Sihotang menyampaikan, bahwa pasangan Ganjar-Mahfud merupakan sosok pemimpin yang memiliki kepribadian hebat. Ganjar lahir dari keluarga sederhana, keluarganya tidak termasuk dalam golongan berkecukupan, dan kehidupan mereka diwarnai kekurangan.

Beliau adalah anak dari pasangan Pamuji dan Sri Suparmi. Saat ini, Ganjar sudah menikah dengan Siti Atikoh Suprianti dan memiliki seorang anak bernama Zinedine Alam Ganjar. Ia mengawali karirnya sebagai konsultan dalam bidang Sumber Daya Manusia (HRD) di PT. Prakarsa pada 1995-1999.

Kemudian tahun 2004 hingga 2009, ia menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang bertanggung jawab atas berbagai sektor, termasuk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Antara 2009 hingga 2013, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Di komisi ini, ia terlibat dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertahanan, dan Reformasi Agraria.

Pada tahun 2009-2010, ia menjadi Anggota Pansus Angket Bank Century di DPR RI, yang merupakan sebuah komite istimewa yang menyelidiki isu Bank Century yang kontroversial. Dari tahun 2010 hingga 2013, Ganjar Pranowo juga menjadi anggota Timwas Century di DPR RI, yang terkait dengan penanganan masalah Bank Century.

Antara 2007 dan 2009, ia menjabat sebagai Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI, yang bertugas dalam pembuatan undang-undang terkait partai politik. Selama periode yang sama, 2007-2009, ia juga menjabat sebagai Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI, yang terlibat dalam pembahasan terkait lembaga legislatif.

Dari tahun 2004 hingga 2010, ia menjadi Anggota Badan Legislatif DPR RI, yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang. Pada tahun 2009-2010, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI, posisi yang terkait dengan partai politik PDIP.

Antara 2007 dan 2009, ia juga menjabat sebagai Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI, posisi yang terkait dengan partai politik PDIP. Pada tahun 2010-2013, Ganjar Pranowo menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, yang merupakan bagian dari partai politik PDIP.

Ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah dan menjabat dari tahun 2013 hingga 2018. Setelah masa jabatan gubernur selesai, Ganjar Pranowo terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah dan memegang jabatan sejak tahun 2018 hingga 2023.

Ganjar telah memperoleh pengakuan dalam kepemimpinannya di tingkat provinsi. Sosoknya dikenal oleh banyak orang karena kinerjanya yang sukses dalam memimpin Jawa Tengah. Ganjar memiliki latar belakang keluarga yang baik serta memiliki track record yang jelas di pemerintahan.

Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah banyak keberhasilan yang di raih diantaranya, menurunkan angka kemiskinan, termasuk bagi kaum milenial ada program pendidikan boarding class, membangun SMK unggulan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Kemudian program lain yang berhasil dijalankan yaitu program untuk keluarga kurang mampu yang anaknya disekolahkan hingga perguruan tinggi, nama program unggulan tersebut yaitu satu keluarga miskin satu sarjana, program wajib belajar 12 tahun gratis. Program tersebut akan dilanjutkan apabila ia terpilih sebagai Presiden.

"Sehingga tidak ada lagi orang tuanya yang merana menangis karena anaknya tidak sekolah karena tidak mempunyai kemampuan ekonomi orang tua, termasuk pemberian insentif kepada guru ngaji dan imam masjid," sambungnya.

Dalam sektor pertanian Ganjar-Mahfud juga memiliki program unggulan untuk memberikan pelatihan kepada para petani agar para petani lebih makmur dan sejahtera dalam mengembangkan potensi di sektor pertanian, kemudian memberi insentif ke guru ngaji dan imam masjid.

Kemudian program unggulan lain yaitu KTP Sakti dimana nanti semua program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Tani, Pupuk dan Bibit, Solar Nelayan dan Alat Tangkap, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) semua diintegrasikan dalam satu kartu yaitu KTP Sakti yang menjadi salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud.

"Dengan adanya program tersebut bisa menghilangkan potensi adanya pungutan liar di berbagai institusi dan langkah tepat memerangi korupsi, kemudian potensi korupsi dibidang pangan dan kebutuhan sehari-hari diminimalkan," ujarnya.

Kemudian Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957. Pendidikan dasarnya diawali di madrasah di Pamekasan. Inisial "Md" yang melekat pada namanya muncul saat ia masuk ke Pendidikan Guru Agama (PGA) setingkat SMP, karena ada lebih dari satu murid bernama Mahfud di kelasnya.

Menginjak remaja, Mahfud pergi ke Yogyakarta untuk mengejar Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), memutuskan untuk menetap di kota tersebut untuk kuliah. Ia mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) dan jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia kemudian melanjutkan studinya dengan meraih gelar master dan doktor di UGM. Pada tahun 1984, Mahfud menjadi dosen Guru Besar di Fakultas Hukum UII, sambil melanjutkan studi S2 dan S3 di UGM.

Mahfud MD memiliki pengalaman di berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tingkat eksekutif, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000-2001.

Setelah itu, ia terlibat dalam politik dan menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008 untuk Fraksi PKB, ditempatkan di Komisi III DPR RI. Pada tahun 2008, Mahfud beralih ke yudikatif dengan terpilih sebagai hakim konstitusi dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yaitu 2008-2011 dan 2011-2013.

Ia juga memiliki pengalaman sebagai Anggota Tim Konsultan Ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Terakhir, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Pak Ganjar-Mahfud mereka orang baik, personality nya baik keluarga nya jelas, latar belakang dan track recordnya terbukti, program kerjanya baik dan hebat, mereka bersih dan tidak pernah terlinat korupsi, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan komitmen Ganjar-Mahfud untuk membawa Indonesia hebat dan unggul," kata dia.

Donald Sihotang menjelaskan, ada 21 program unggulan yang akan direalisasikan Ganjar-Mahfud apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Seluruh program kerja yang diusung jelas dan nyata, bukan hanya tentang Ganjar-Mahfud tetapi bagaimana membangun Indonesia.

"Karena hal ini bukan hanya tentang Ganjar-Mahfud, bukan tentang kekuasaan tetapi tentang bagaimana kedepan membangun Indonesia yang begitu besar dan majemuk kita ingin Indonesia kedepan lebih hebat, lebih maju dan masyarakat sejahtera," tegasnya.

"Kita ingin kedepan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan mahal, kita tidak ingin ada lagi masyraklat yang takut berobat ke rumah sakit karena biaya kesehatan mahal, kita tidak ingin lagi ada bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karen masalah pendataan yang kurang baik," sambungnya.

Donald Sihotang menambahkan, Ganjar-Mahfud ingin kedepan seluruh anak yang ada di Indonesia bisa sehat, kemudian biaya pendidikan murah, harga kebutuhan pokok terjangkau, hal tersebut kata dia yang menjadi komitmen Ganjar-Mahfud dalam merealisasikan seluruh program unggulan.

"Kita pastikan hal itu akan dilakukan pasangan Ganjar-Mahfud yang mempunyai komitmen dan mampu mengatasi persoalan itu, kemudian membawa indonesia lebih hebat dan lebih maju lagi kedepan menjadi indonesia unggul indonesia hebat menyongsong indonesia emas 2045," imbuhnya.

Oleh karena itu, Donald Sihotang mengajak, masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, jangan sampai masyarakat tergoda dengan adanya politik sembako, jangan tergoda dengan adanya politik uang karena hal itu akan merugikan masyarakat itu sendiri kedepan.

"Masyarakat harus memilih sosok pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, yang peduli terhadap kemajuan bangsa, memilih pemimpin baik anggota legislatif ataupun Presiden harus benar-benar berdasarkan kemampuan untuk bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Caleg DPRD Provinsi Lampung dapil Lampung Selatan itu bersama Caleg DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dapil 5 kecamatan Jati Agung Rosdiana melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk memahami warna surat suara pada Pemilu 2024.

Ia menjelaskan bahwa surat suara Pemilu 2024 tertuang dalam Paragraf 3 tentang Surat Suara, dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023, terdapat 5 jenis surat suara berlatar putih dengan 5 warna penanda yang berbeda sesuai fungsinya.

Surat suara warna abu-abu merupakan urat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, warna merah merupakan surat suara untuk Pemilu anggota DPD, warna kuning surat suara untuk Pemilu anggota DPR, warna biru, surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan warna hijau surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Donald menjelaskan, ke masyarakat terkait surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan paslon, kemudian nomor urut pasangan calon dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.

"Kemudian surat suara untuk Pemilu anggota DPD memuat nomor calon anggota DPD, foto calon anggota DPD, dan  nama calon anggota DPD. Surat suara untuk Pemilu anggota DPR memuat, tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPR," jelasnya.

Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik dan nomor urut dan nama calon anggota DPRD Provinsi. Surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat, tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik dan  nomor urut dan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota.

"Agar masyarakat bisa memahami warna surat suara apa saja yang akan di coblos, dan calon pemimpin mana saja yang harus dipilih, karena suara dari masyarakat menentukan arah kemajuan bangsa selama lima tahun kedepan," pungkasnya. (*)