Logo

berdikari Politik

Minggu, 04 Februari 2024

Debat Kelima Capres Pemilu 2024, Ganjar Ingatkan Peran Negara Melindungi PMI

Oleh Echa wahyudi

Berita
Capres Ganjar Pranowo, saat memaparkan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). Foto: Ist.

Berdikari.co, Bandar Lampung - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengingatkan negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat debat Capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (4/2/2024). 


"Kembali, negara harus hadir dengan segala perangkatnya. Ada duta besar di sana, BP2MI ada juga, Kementerian Tenaga Kerja ada, pemerintah daerah ada," kata Ganjar, menjawab pertanyaan panelis.

Ganjar menceritakan pengalaman saat berdialog dengan PMI di Hong Kong. Ia mengatakan bahwa para PMI menuntut terkait perlindungan yang diberikan negara kepada mereka.

"Kami mau bercerita pengalaman, karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita di Hong Kong, kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini," tuturnya.

"Pak Ganjar, apa perlindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panic button, inilah nomor telepon, dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Kalau tidak, maka akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi," kata Ganjar, menirukan pertanyaan seorang PMI di Hong Kong. 

Baca juga : Debat Capres Terakhir, Ganjar Sebut Utamakan Kesehatan untuk Indonesia Beradab

Lalu Ganjar menjelaskan mengapa hal tersebut menjadi penting. "Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu mulai mereka berangkat, legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat, kita sudah harus tahu skill-nya apa. Mulai mereka berangkat, apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya," ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga menegaskan kementerian maupun lembaga harus bisa mengontrol pekerja migran. Dengan begitu, negara bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di manapun harus dilindungi.

"Dan dari sinilah pengalaman kami. Kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi," ujarnya.

"Komitmen ini tidak terlalu sulit ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan," pungkasnya. (*)

Editor Didik Tri Putra Jaya