Berdikari.co, Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Lampung telah membentuk tim penjaringan Calon Gubernur (Cagub) Lampung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ditunjuk sebagai Ketua Tim penjaringan adalah Watoni Noerdin, kemudian Sekretaris Apriliati, anggota Dr. Donald Harris Sihotang, Yanuar Irawan dan Siska.

Watoni mengatakan, tim penjaringan tersebut telah dibentuk tempat pada hari ini, Kamis (18/4/2024), dan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan DPC PDI Perjuangan di 15 Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi.

"Hari ini sudah mulai rapat koordinasi, kemudian akan melakukan Rakor DPC 15 Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi didalam kategori penjaringan pada hari Senin nanti.  Setelah itu, baru nanti kita melakukan proses penetapan penjaringan dan dipastikan bebas mahar," ujar Watoni, saat diwawancarai, Kamis (18/4/2024).

Sementara lanjutnya, untuk waktu penjaringan dan mekanisme penjariangan calon Gubernur Lampung dari PDI Perjuangan akan ditetapkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan DPC PDI Perjuangan 15 Kabupaten/Kota.

"Kita putuskan berapa lama proses penjaringan itu dan mekanismenya bagaimana pada saat rakor 22 April 2024," beber Watoni, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu menjelaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu membuka peluang kepada siapapun anak daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari eksternal partai maupun internal partai.

Disinggung lebih lanjut terkait dengan adanya dua nama yang mencuat seperti Umar Ahmad serta Muklis Basri, dia mengatakan bahwa masih dimungkinkan muncul nama-nama lain.

"Mereka adalah salah satu kader internal mungkin akan bertambah lagi. Tetapi kita memang merespon terhadap kader eksternal maupun internal partai," tukasnya.

"Penetapan calon yang diusung adalah hak priogratif dari DPP tapi tentu dengan meminta masukan dari pada DPD. Begitu juga Kabupaten/Kota meminta masukan DPD," sambungnya.

Meskipun proses penjaringan belum dilakukan, Watoni menjelaskan bahwa partainya membuka kemungkinan koalisi dengan partai lainya.

"Koalisi itu tidak menjadi haram, kita buka dan kita bangun kepada siapapun. Partai lain yang ingin berkoalisi ya silahkan, yang penting platformnya sama seiring sejalan," bebernya.

Dia mengatakan, koalisi ditingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota menjadi suatu bangunan yang diharapkan bersesuain,  tetapi tidak menutup kemungkinan tidak liner dapat terjadi.

"Kita sudah punya pengalaman masa lalu (koalisi Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota berbeda) alhamdulillah tidak terjadi mis dalam proses kampanye. Yang penting kesepakatan dalam koalisi itu betul-betul dilakukan," terangnya. (*)