Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal akan mengusung tiga misi utama apabila terpilih sebagai Gubernur Lampung periode 2024-2029 dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November mendatang.

Hal itu disampaikan Mirzani saat menjadi bintang tamu dalam program acara Podcast Kupas Tuntas dengan tema 'Ngobrolin Pilkada' (Ngopi) di Kantor Kupas Tuntas Grup, Jalan Turi Raya, Gang Perintis, Tanjung Senang, yang dipandu CEO Kupas Tuntas Dr. Donald Harris Sihotang, Rabu (8/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Donald Sihotang bertanya tentang konsep yang akan ditawarkan kepada masyarakat Lampung apabila menjadi calon Gubernur dalam Pilkada mendatang agar masyarakat semakin yakin dan mantap untuk memilih.

"Kira-kira konsepnya bung Mirza yang ditawarkan supaya masyarakat Lampung mantap mengantarkan bung Mirza menjadi Gubernur Lampung apa yang ditawarkan," kata Donald Sihotang, saat menyampaikan pertanyaan.

Menanggapi hal tersebut Mirzani Djausal mengatakan, dalam proses pembangunan Lampung kedepan akan mengutamakan harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota yang ada di Lampung.

Ia juga menjelaskan, ada tiga misi utama yang akan dilakukan kepala daerah dari Gerindra termasuk dirinya, apabila menjadi Gubernur Lampung, pertama mempecepat eksekusi program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo-Gibran.

"Kedua pak prabowo ingin kepala daerah yang diusung Gerindra menjadikan daerahnya masing-masing menjadi lumbung pangan, ketiga bagaimana di daerah itu bisa swasembada energy," kata Mirzani, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Baca juga : Prabowo Restui Mirzani Djausal Maju Pilgub Lampung

Ketiga hal tersebut lanjutnya, yang akan diintegrasikan dan disinergikan ke pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Lampung, ia optimis akan mampu menjalankan tiga misi tersebut apabila terpilih menjadi Gubernur Lampung.

"Dalam tiga hal ini saya rasa tidak akan mengalami kesulitan dan di Lampung sendiri, yang jelas kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata agar tidak ada kesenjangan di tengah masyarakat," jelasnya.

"Termasuk para petani harus makmur. Tetapi untuk membuat makmur yang diatur bukan hanya petani nya, tetapi tata niaga dari hilirnya. APBD kita terlalu kecil sekitar Rp8 triliun jika dibandingkan dengan provinsi sebelah masih jauh," imbuhnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus turun tangan mengatur tata niaga, sehingga akan ada kesempatan yang sama antara masyarakat Lampung dah luar Lampung, dan uang yang beredar di Lampung akan lebih banyak.

"Semakin banyak uang yang beredar konsumtifitas tumbuh, ekonomi tumbuh dan lain-lain tumbuh, baru petani bisa mendapat nilai tambah yang besar, baru petani bisa naik dan kesejahteraan masyarakat meningkat," pungkasnya. (*)