Berdikari.co, Bandar Lampung - Total 731 sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK baik negeri maupun swasta di Provinsi Lampung tidak memiliki toilet siswa.

Hal itu berdasarkan data per 30 November 2023 dari laman website data.kemdikbud.go.id yang diakses pada Rabu (26/6/2024).

Dalam data itu disebutkan mulai dari tingkat SD dengan jumlah total 4.726 sekolah yang ada, 429 sekolah diantaranya tidak memiliki toilet. 

Daerah yang paling banyak sekolah tingkat SD tidak memiliki toilet siswa yakni Kota Bandar Lampung berjumlah 73 sekolah. Sedangkan daerah paling sedikit sekolah tidak memiliki toilet siswa adalah Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 6 sekolah.  

Sementara jumlah toilet siswa SD laki-laki dengan kondisi baik 1.761, rusak ringan 1.286, rusak sedang 1.045, rusak berat 616. 

Sedangkan jumlah toilet siswa SD perempuan dengan kondisi baik 1.640, rusak ringan 1.182, rusak sedang 888, rusak berat 505. 

Di tingkat SMP, sebanyak 189 sekolah tidak memiliki toilet, dari total sekolah 1.455. 

Daerah yang paling banyak sekolah tingkat SMP tidak memiliki toilet siswa yakni Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 26 sekolah. Sedangkan daerah yang seratus persen sekolahnya memiliki toilet siswa adalah Kota Metro.

Sementara jumlah toilet siswa SMP laki-laki dengan kondisi baik 942, rusak ringan 415, rusak sedang 353, rusak berat 215. 

Sedangkan jumlah toilet siswa SMP perempuan dengan kondisi baik 906, rusak ringan 392, rusak sedang 326, rusak berat 189.

Selanjutnya, terdapat 54 SMA tidak memiliki toilet siswa, dari total sekolah yang ada sebanyak 527.

Daerah yang paling banyak sekolah tingkat SMA tidak memiliki toilet siswa yakni Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur yang masing-masing berjumlah 8 sekolah. Sedangkan daerah yang seratus persen sekolahnya memiliki toilet siswa adalah Kabupaten Pesisir Barat.

Sementara jumlah toilet siswa SMA laki-laki dengan kondisi baik 671, rusak ringan 211, rusak sedang 134, rusak berat 99. 

Sedangkan jumlah toilet siswa SMA perempuan dengan kondisi baik 701, rusak ringan 228, rusak sedang 106, rusak berat 88. 

Kemudian untuk jenjang SMK, terdapat 59 sekolah yang tidak memiliki toilet siswa, dari jumlah sekolah yang ada sebanyak 497.

Daerah yang paling banyak sekolah tingkat SMK tidak memiliki toilet siswa yakni Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 9 sekolah. Sedangkan daerah yang paling sedikit sekolahnya tidak memiliki toilet siswa adalah Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat yang masing-masing 1 sekolah.

Sementara jumlah toilet siswa SMK laki-laki dengan kondisi baik 471, rusak ringan 168, rusak sedang 87, rusak berat 38. 

Sedangkan jumlah toilet siswa SMK perempuan dengan kondisi baik 442, rusak ringan 160, rusak sedang 74, rusak berat 40. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, secara resmi meluncurkan dokumen peta jalan atau roadmap sanitasi sekolah 2024-2030.

Dokumen ini menjadi landasan perencanaan bagi seluruh pihak terkait untuk mewujudkan sanitasi sekolah yang berkualitas di akhir tahun 2030.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Iwan Syahril menyampaikan, Kemendikbudristek telah mengimbau dan terus mendorong semua yang terlibat dalam ekosistem pendidikan untuk mewujudkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Salah satu contoh perilaku tersebut adalah pembiasaan cuci tangan dengan sabun secara rutin. Selain itu, penyediaan air minum yang aman di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam menangkap pelajaran dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas akademik mereka,” kata dia baru-baru ini.

Iwan mengungkapkan, hingga 2022, sekitar 11,43 persen sekolah dari semua jenjang di Indonesia telah memiliki jamban yang terpisah dan berfungsi dengan baik.

Hal ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan bahwa seluruh anak mendapat layanan WASH 100 persen pada 2030. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sebuah perencanaan strategis yang dapat diimplementasikan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya seperti mitra pembangunan.

“Kami berharap dengan adanya dokumen peta jalan sanitasi sekolah ini, maka seluruh pemangku kebijakan dapat terlibat dalam Perencanaan Berbasis Data menuju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 terkait dengan akses sanitasi sekolah,” ucapnya. (*)