Berdikari.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Maret 2024 mencapai 941.230 orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 29.400 orang jika dibandingkan dengan data pada Maret 2023.

“Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,69 persen, menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022,” kata Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis, melalui siaran live YouTube BPS Lampung, pada Senin (1/7/2024).

Atas menyebut, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 8,18 persen, dibandingkan Maret 2023 meningkat sebesar 0,16 persen atau 11.100 orang, dari 232.960 orang menjadi 244.040 orang.

Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,97 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,68 persen atau 40.500 orang, dari 737.710 orang menjadi 697.190 orang. „

Menurutnya, garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp586.551/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp438.079 (74,69 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp148.472 (25,31 persen). „

Adapun komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya hampir sama.

Ia mengatakan, beras masih memberi sumbangan terbesar yakni 22,32 persen di perkotaan dan 24,28 persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan sebesar 13,09 persen di perkotaan dan 11,72 persen di pedesaan.

Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,61 persen di perkotaan dan 3,98 persen di pedesaan), cabe rawit (2,40 persen di perkotaan dan 3,07 persen di pedesaan), roti (1,79 persen di perkotaan dan 2,40 persen di pedesaan), tempe (2,38 persen di perkotaan dan 2,20 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Sedangkan komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (7,63 persen di perkotaan dan 7,43 persen di perdesaan), bensin (3,81 persen di perkotaan dan 4,78 persen di perdesaan), dan listrik (3,27 persen di perkotaan dan 2,36 persen di perdesaan).

Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; sabun cuci; serta pakaian jadi perempuan dewasa.

“Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Lampung memiliki 4,61 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.704.000 per rumah tangga miskin per bulan,” ungkapnya.

Atas membeberkan, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023-Maret 2024, antara lain adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,12 persen atau turun 0,06 poin jika dibandingkan TPT Februari 2023 yang sebesar 4,18 persen.

Selanjutnya, persentase perubahan nilai tukar petani pada Maret 2024 meningkat dibandingkan Maret 2023 yaitu sebesar 15,42; pertumbuhan ekonomi provinsi lampung tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 (YoY) sebesar 3,03 persen.

Lalu laju inflasi pada periode Maret 2023–Maret 2024 (YoY) sebesar 3,45 persen; pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 (YoY) meningkat sebesar 4,67 persen; bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Sementara pemanfaatan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Maret-April 2024 mencapai 98,82 persen.

Ia menjelaskan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

“Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024,” jelasnya.

Secara Nasional, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03% atau 25,22 juta orang, turun 0,33% poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Plt Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi mengatakan jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hanya saja memang mayoritas masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera.

"Penurunan persentase kemiskinan terjadi di seluruh wilayah pulau. Penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 0,57% poin dari 13,29% pada Maret 2023, menjadi 12,72% pada Maret 2024," kata Imam dalam konferensi pers, Senin (1/7/2024).

Jika dilihat lebih rinci lagi, penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 13,24 juta orang atau 52,49% dan Sumatera mencapai 5,55 juta orang atau 22,01%.

Sisanya penduduk miskin berada di Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah 2,02 juta orang, Sulawesi 1,96 juta orang, Maluku dan Papua 1,51 juta orang, serta Kalimantan 940 ribu orang.

Adapun 15 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berdasarkan data BPS, yaitu peringkat 1 Provinsi Jawa Timur dengan 3,98 juta penduduk miskin, disusul Jawa Barat 3,85 juta penduduk miskin, Jawa Tengah 3,70 juta penduduk miskin, Sumatera Utara 1,23 juta penduduk miskin, Nusa Tenggara Timur 1,13 juta penduduk miskin, Sumatera Selatan 984.240 penduduk miskin dan Lampung peringkat 7 dengan 941.230 penduduk miskin.

Peringkat 8 Provinsi Aceh dengan 804.530 penduduk miskin, Banten 791.610 penduduk miskin, Sulawesi Selatan 736.480 penduduk miskin, Nusa Tenggara Barat 709.010 penduduk miskin, Riau 492.250 penduduk miskin, DKI Jakarta 464.930 penduduk miskin, Yogyakarta 445.550 penduduk miskin dan Sulawesi Tengah 379.760 penduduk miskin. (*)