Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Senin, 04 November 2024

Lampung Catat Inflasi Tertinggi di Sumatera, Ketujuh Nasional

Oleh Erik Handoko

Berita
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Foto: Ist

Berdikari.co, Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pada bulan Oktober 2024, Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi di Pulau Sumatera, mencapai 0,20 persen. Ini menjadikan Lampung menduduki peringkat ketujuh secara nasional dalam hal inflasi.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Kemendagri, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Mesuji mencatat inflasi tertinggi di provinsi ini, dengan angka 0,48 persen bulanan dan 2,83 persen tahunan.

Amalia juga menyampaikan bahwa inflasi secara keseluruhan di Indonesia berada pada angka 0,08 persen bulan ke bulan, dan 1,71 persen tahun ke tahun. Dari total 38 provinsi, 28 provinsi mengalami inflasi, sementara 10 provinsi lainnya mengalami deflasi. Provinsi Maluku Utara mencatat deflasi terdalam dengan -1,05 persen, sedangkan Maluku mencatat inflasi tertinggi dengan 0,65 persen.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis, mengidentifikasi beberapa komoditas yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi bulan ini, termasuk bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi antara lain cumi-cumi, ikan nila, beras, minyak goreng, dan beberapa jenis sayuran serta produk makanan.

Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami deflasi, seperti cabai merah, bensin, dan beberapa jenis sayuran lainnya.

Menanggapi kondisi ini, Pj Gubernur Lampung, Samsudin, menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait untuk terus memantau dan mengendalikan inflasi di provinsi ini. Ia menekankan pentingnya tindakan proaktif untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

“Pemprov Lampung berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pihak guna memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok serta mengantisipasi potensi gangguan yang bisa memicu inflasi,” tegas Samsudin. (*)

Editor Sigit Pamungkas