Berdikari.co, Bandar Lampung - Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung mencatat, lahan sawah seluas 15.705 hektar di Lampung terdampak banjir dan kekeringan, dan 4.614 hektar diantaranya mengalami gagal panen atau puso.

Kabid Tanaman Pangan pada Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Ida Rachmawati, mengatakan hingga 31 Agustus 2024, lahan sawah yang terdampak banjir 9.547 hektar dan 4.140 hektar diantaranya mengalami puso. Sedangkan sawah terdampak kekeringan 6.158 hektar dan 474 diantaranya mengalami puso.

Ida membeberkan, untuk sawah terdampak banjir di Kabupaten Lampung Barat seluas 14 hektar, Lampung Selatan 2.660 hektare dan puso 977 hektar, serta Lampung Tengah ada 43 hektar dan puso 27 hektar.

Kemudian, Kabupaten Lampung Timur terdampak banjir 593 hektar dan puso 166 hektar, Lampung Utara terdampak 15 hektar dan puso 10 hektar, Mesuji terdampak banjir 5.851 hektare dan puso 2.902 hektar, Pesawaran 67 hektar puso 30 hektar, serta Pringsewu 15 hektare dan puso 3 hektar.

Selanjutnya, sawah di Tulang Bawang terdampak banjir ada 238 hektar dan mengalami puso 25 hektar, dan Tulangbawang Barat 50 hektar.

Ida melanjutkan, untuk sawah terdampak kekeringan di Bandar Lampung seluas 15 hektar, Lampung Selatan 622 hektar, Lampung Tengah 546 hektar dan 128 hektar puso, Lampung Timur 15 hektar, serta Lampung Utara 215 hektar dan 15 hektar puso.

"Kemudian di Mesuji dawah terdampak kekeringan seluas 4.377 hektar dan 299 hektar puso, Pesawaran 100 hektar dan 4 hektar puso, Pringsewu 66 hektar dan 9 hektar puso, Tanggamus 114 hektar, Tulangbawang 45 hektar, Way Kanan 40 hektar dan 18 hektar puso," jelas Ida, pada Senin (4/11/2024).

Ida mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Cadangan Benih Daerah (CBD) bagi daerah yang mengalami dampak banjir dan kekeringan. CBD telah disediakan oleh Pemprov Lampung setiap tahunnya yang dimulai sejak 2020.

"Usulan yang sudah masuk untuk bantuan benih itu dari Kabupaten Mesuji 705 hektar. Ini kami berikan sesuai dengan usulan dari daerah karena mereka juga punya cadangan sendiri," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada prosedur bagi daerah yang ingin mendapatkan bantuan benih. Dimana setelah petugas lapangan menyatakan suatu lahan puso akibat terdampak hama atau bencana, maka pemerintah daerah bisa mengajukan.

"Bupati nanti meminta kepada provinsi minta cadangan benih daerah. Setelah benar-benar dinyatakan puso berdasarkan pernyataan dari petugas lapangan dari PUPT," ucapnya.

Namun, lanjut Ida, lahan yang mengalami puso tersebut tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan produksi padi. Hal tersebut mengingat luas lahan tanam pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan.

"Luas panen kita pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2024 luas area tanam kita 577 ribu hektar, sedangkan tahun 2023 hanya 530 ribu hektar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menyebut produksi padi di Provinsi Lampung tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 28 ribu ton GKG atau 1,02 persen dibandingkan produksi padi tahun 2023.

BPS mencatat, penurunan drastis terjadi di Kabupaten Mesuji, Tulangbawang Barat (Tubaba) dan Lampung Tengah (Lamteng). Dan ada tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yakni Kabupaten Tulangbawang Barat, Metro, dan Bandar Lampung.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis mengatakan produksi padi tahun 2024 diperkirakan sebesar 2,73 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami penurunan sebanyak 28,00 ribu ton GKG atau 1,02 persen dibandingkan produksi padi 2023 yang sebesar 2,76 juta ton GKG.

Atas menjelaskan, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 1,57 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 16,09 ribu ton atau 1,02 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 1,59 juta ton.

Ia menjelaskan, untuk produksi padi di Provinsi Lampung sepanjang Januari-September 2024 sebesar 2,20 juta ton GKG atau mengalami penurunan sekitar 125,85 ribu ton GKG (5,40 persen) dibandingkan Januari-September 2023 yang sebesar 2,33 juta ton GKG. (*)