Berdikari.co, Bandar Lampung – Untuk mencegah praktik politik uang dan memastikan kelancaran Pilkada 2024, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan melaksanakan patroli pengawasan selama masa tenang dan proses pemungutan serta penghitungan suara (Tungsura). Patroli ini melibatkan tiga institusi penting, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung, Hasanuddin Alam, menjelaskan bahwa program Patroli Pengawasan telah disusun bersama oleh unsur-unsur Gakkumdu.

"Kami telah menyusun program Patroli Pengawasan yang akan dilaksanakan selama masa tenang dan Tungsura. Patroli ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang di masyarakat," ujar Hasanuddin usai acara sosialisasi KPU Bandar Lampung bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Lampung, di D'jaya House, Kedaton, Bandar Lampung, Selasa (12/11/2024).

Menurut Hasan, patroli pengawasan ini menjadi langkah preventif untuk menanggulangi praktik politik uang yang sering terjadi di masa-masa krusial seperti masa tenang dan Tungsura.

"Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang melakukan politik uang di tengah masyarakat. Kami ingin Pilkada berjalan secara jujur dan adil," jelasnya.

Meskipun jadwal rinci patroli masih dalam pembahasan internal Gakkumdu, upaya pengawasan ini akan terus dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran. Selain patroli, Bawaslu Bandar Lampung juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi sejak awal tahapan Pilkada 2024.

Hasanuddin menambahkan, "Kami sudah mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Kami juga telah mengirim surat imbauan dan melakukan sosialisasi melalui Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang hingga tingkat kelurahan."

Pada kesempatan tersebut, Hasanuddin juga menyebutkan bahwa pihaknya mempertimbangkan usulan pembentukan satuan tugas (Satgas) politik uang.

"Tadi ada usulan dari teman-teman media mengenai pentingnya Satgas politik uang. Itu akan menjadi bahan masukan yang akan kami bahas dalam rapat internal Bawaslu dan tim APH untuk menentukan apakah satgas ini diperlukan atau tidak," tambahnya.

Dengan langkah-langkah preventif dan pengawasan yang ketat, Gakkumdu berharap Pilkada 2024 di Bandar Lampung dapat berjalan dengan bersih dan tanpa adanya gangguan dari praktik politik uang. (*)