Berdikari.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) mencatat hingga saat ini jumlah transaksi melalui  katalog elektronik (e-Katalog) di daerah setempat mencapai Rp2,43 triliun dengan 8.731 penyedia.

Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan, pemerintah daerah dengan jumlah belanja tertinggi menggunakan katalog elektronik adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sebesar Rp874,1 miliar.

"Tercatat sampai dengan tanggal 13 November 2024, untuk jumlah transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp2,43 triliun dengan jumlah penyedia 8.731," kata Slamet, seperti dikutip dari kupastuntas.co, Rabu (13/11/2024).

Menurut Slamet, Selain Pemprov Lampung daerah yang memiliki transaksi tertinggi menggunakan katalog adalah Kabupaten Lampung Tengah Rp380,5 miliar, Bandar Lampung Rp339,5 miliar, Lampung Timur Rp238,9 miliar dan Lampung Selatan Rp271,5 miliar, Kota Metro Rp73,7 miliar.

Kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Pesawaran Rp70,03 miliar, Pringsewu Rp47,2 miliar, Lampung Utara Rp30,06 miliar, Mesuji Rp27,5, Tulangbawang Barat Rp17,6 miliar, Tanggamus Rp14,6 miliar, Way Kanan Rp14,2 miliar, Tulang Bawang Rp14,05 miliar, Pesisir Barat Rp9,6 miliar dan Lampung Barat Rp9,3 miliar.

Slamet mengatakan jika pihaknya terus mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus meningkat jumlah transaksi pada katalog lokal guna mensejahterakan para pelaku UMKM lokal.

"Kami terus mengimbau daerah untuk dapat meningkatkan belanjanya pada katalog lokal. Ini karena dapat menyejahterakan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata dia.

Slamet menambahkan, belanja menggunakan katalog lokal telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022.

"Proyek kontruksi juga bisa menggunakan katalog dan ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan tender. Seperti misalnya pada APBD Perubahan ini karena waktunya mepet, para OPD bisa menggunakan katalog," kata dia.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada Pemprov Lampung untuk dapat mempercepat realisasi APBD tahun anggaran 2024.

"Kas Pemprov Lampung terus berpacu karena defisit sehingga kita upayakan semua anggaran yang terserap langsung dijadikan kegiatan," ujar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda.

Ia mengatakan jika memang sampai saat ini sudah ada beberapa paket pekerjaan barang dan jasa yang sudah berjalan. Sehingga paket yang sudah selesai tender tersebut harus segera dikerjakan.

"Kemarin sudah di lelang dan beberapa sudah berjalan tinggal kebijakan saja apakah pemborong sanggup untuk mengerjakan diawal karena lebih cepat lebih baik. Kita berharap semua berjalan," imbuhnya.

Namun ia juga menegaskan jika paket pekerjaan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dan tidak dikerjakan asal jadi mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun.

"Tentu tidak asal karena ada KPK, dan besok sudah mulai kita agendakan pertemuan dengan OPD untuk perkenalkan dengan anggota yang baru," pungkasnya. (*)