Berdikari.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung mencatat jumlah transaksi anggaran belanja melalui  katalog elektronik mencapai Rp2,43 triliun dengan 8.731 penyedia.

Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan, pemerintah daerah dengan jumlah serapan belanja tertinggi menggunakan katalog elektronik adalah Pemprov Lampung sebesar Rp874,1 miliar.

"Tercatat sampai dengan tanggal 13 November 2024, untuk jumlah transaksi belanja melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp2,43 triliun dengan jumlah penyedia 8.731," kata Slamet, Rabu (13/11/2024).

Slamet menerangkan, pemerintah daerah dengan transaksi belanja tertinggi selanjutnya menggunakan katalog elektronik Pemkab Lampung Tengah Rp380,5 miliar, Bandar Lampung Rp339,5 miliar, Lampung Timur Rp238,9 miliar dan Lampung Selatan Rp271,5 miliar, dan Kota Metro Rp73,7 miliar,

Kemudian, Pemkab Pesawaran Rp70,03 miliar, Pringsewu Rp47,2 miliar, Lampung Utara Rp30,06 miliar, Mesuji Rp27,5, Tulangbawang Barat Rp17,6 miliar, Tanggamus Rp14,6 miliar, Way Kanan Rp14,2 miliar, Tulang Bawang Rp14,05 miliar, Pesisir Barat Rp9,6 miliar dan Lampung Barat Rp9,3 miliar.

Slamet mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus meningkat jumlah transaksi pada katalog lokal guna mensejahterakan para pelaku UMKM lokal.

"Kami terus mengimbau daerah untuk dapat meningkatkan belanjanya pada katalog lokal. Ini karena dapat mensejahterakan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata dia.

Slamet menerangkan, belanja menggunakan katalog lokal telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022.

"Proyek kontruksi juga bisa menggunakan katalog local dan ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan tender. Seperti misalnya pada APBD perubahan ini karena waktunya mepet, para OPD bisa menggunakan katalog," jelasnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Lampung meminta kepada Pemprov Lampung untuk dapat mempercepat realisasi APBD tahun anggaran 2024.

"Kas Pemprov Lampung terus berpacu karena defisit sehingga kita upayakan semua anggaran yang terserap langsung dijadikan kegiatan," ujar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada beberapa paket pekerjaan barang dan jasa yang sudah berjalan. Sehingga paket yang sudah selesai tender tersebut harus segera dikerjakan.

"Kemarin sudah di lelang dan beberapa sudah berjalan tinggal kebijakan saja apakah pemborong sanggup untuk mengerjakan diawal karena lebih cepat lebih baik. Kita berharap semua berjalan," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan paket pekerjaan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dan tidak dikerjakan asal jadi mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun. (*)

Artikel inmi telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Kamis 14 November 2024, dengan judul "Serapan Anggaran Belanja di Lampung Tembus 2,43 Triliun"