Berdikari.co, Bandar Lampung - Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, menilai kinerja Pj Gubernur Lampung, Samsudin, masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Karena masih banyak persoalan yang belum tertangani secara optimal.

"Kalau kita hitung dari bulan Juni, tentu kita berharap Pj Gubernur bisa menyelesaikan tugasnya secara terhormat dan bermartabat. Hasil kinerja beliau bisa dilihat secara makro dan mikro, tentu ada kelebihan dan kekurangan," kata Yusdianto, Kamis (30/1/2025).

Yusdianto mengungkapkan, ekspektasi masyarakat terhadap Pj Gubernur yang diharapkan mampu melakukan pembenahan baik secara internal maupun eksternal, masih jauh dari harapan.

Salah satu indikatornya adalah capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai tidak berjalan optimal.

"Jika kita melihat RPJMD yang ditetapkan oleh kepala daerah sebelum Samsudin, mestinya ada banyak target program yang harus diselesaikan. Namun, harapan itu pupus karena banyak yang belum tercapai," tegas Yusdianto.

Selain itu, lanjut diam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi sorotan utama. Menurutnya, seharusnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan dengan DBH, tetapi pada kenyataannya banyak dana yang masih tertunggak.

Mulai dari hutang Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp235 miliar lebih, hutang ke kontraktor Rp600 miliar, defisit anggaran Rp1,4 triliun, tunggakan pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1,4 triliun hingga polemik harga singkong.

"Yang kita harapkan adalah tertib penggunaan anggaran, tapi realisasinya masih banyak kekurangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat kepada daerah pun belum berjalan konkret," jelas Yusdianto.

Menurut Yusdianto, salah satu hal yang belum terselesaikan dengan baik adalah penataan kepegawaian. Ia menilai kebijakan rotasi pegawai yang dilakukan selama kepemimpinan Samsudin justru memperburuk situasi.

"Kita lihat rotasi yang dilakukan beberapa kali tidak efektif, malah membuat kinerja pegawai terganggu dan menurunkan kepercayaan. Ini lebih kepada faktor suka atau tidak suka, bukan berdasarkan profesionalisme kerja," tegasnya.

Lebih lanjut, Yusdianto mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang baru akan menghadapi tantangan besar, terutama terkait defisit anggaran dan tata kelola kepegawaian yang masih semrawut.

"Sebaik apapun visi-misi yang dijalankan, kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan kepegawaian ya sama saja. Ini yang harus segera ditata oleh gubernur yang baru nantinya," katanya.

Selain itu, sambung Yusdianto, persoalan hutang DBH dan hutang-hutang lainnya yang belum terselesaikan juga menjadi beban berat bagi Pemprov Lampung kedepan. Ditambah dengan kebijakan opsen pajak yang dialihkan ke kabupaten/kota, beban Pemprov semakin bertambah.

"Konektivitas antara pemerintah daerah dan pusat harus diperkuat. Ini menjadi kunci utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan ke depan," sarannya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, mengatakan tantangan besar menanti Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang baru, terutama terkait kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang sedang tidak sehat.

Dedi mengingatkan bahwa kondisi keuangan Pemprov Lampung menjadi tantangan terbesar.

"Tantangannya itu soal anggaran Pemprov Lampung, karena punya hutang besar. Gubernur baru harus berpikir keras bagaimana program yang dijanjikan bisa dilaksanakan dengan anggaran terbatas," ungkap Dedi, Rabu (23/1/2025).

Menurut Dedi, gubernur baru nanti harus mencari terobosan untuk melaksanakan program pembangunan seperti di bidang infrastruktur, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

"Semua harus dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari mencari dukungan pemerintah pusat hingga efisiensi anggaran," katanya.

Ia juga menyarankan agar gubernur Lampung baru mencontoh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran.

"Saya pikir langkah Presiden Prabowo melakukan efisiensi bisa ditiru gubernur Lampung baru. Dengan menyisir semua kegiatan yang tidak prioritas untuk dipangkas. Anggaran harus dialihkan pada hal strategis, termasuk bagaimana mulai mencicil hutang," saran Dedi.

Dedi melanjutkan, mitra-mitra pemerintah provinsi juga perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan Lampung.

"Pemanfaatan mitra-mitra ini penting agar kerja pemerintah daerah bisa lebih ringan. Hal itu harus dilakukan karena masyarakat kini memiliki harapan baru dengan hadirnya pemimpin baru," paparnya. (*)