Berdikari.co, Lampung Barat - Meski Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) baru saja melaksanakan pelantikan besar-besaran terhadap ratusan pejabat eselon II, III dan IV, hingga kini masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Pelantikan yang berlangsung di halaman Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, pada Rabu (23/7/2025) itu sempat menjadi perhatian publik karena mencakup perombakan struktur besar-besaran.

Namun demikian, beberapa posisi penting belum juga definitif dan masih dipegang oleh pejabat sementara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setidaknya terdapat 11 jabatan yang hingga saat ini masih dijabat oleh Plt.

Jabatan-jabatan tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.

Adapun rincian jabatan yang masih dijabat oleh Plt, antara lain :

1. Tati Sulastri, S.Sos., M.M. sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sumadi, S.IP., M.M. sebagai Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Robert Putra, S.ST., M.T. sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Domi Nofalisa Utama Faizul, S.STP., M.Si. sebagai Plt Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5. Bernaria, S.Sos., M.M. sebagai Plt Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6. Aliyurdin, S.Sos., M.H. sebagai Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7. Budi Kurniawan, S.I.P., M.M. sebagai Plt Kepala Dinas PPKBPP dan PA
8. Mia Miranda, S.T. sebagai Plt Kepala Dinas PUPR
9. Wahyudi Heru Iskandar, S.Sos., M.I.P. sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan
10. Mazdan, S.Sos., M.M. sebagai Plt Sekretaris DPRD
11. Mat Sukri, S.Sos., M.P. sebagai Plt Inspektur

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyampaikan bahwa ia telah memberikan instruksi secara langsung agar proses pengajuan pejabat definitif segera dipercepat. Hal ini dimaksudkan agar roda pemerintahan di Lampung Barat bisa berjalan lebih efektif dan optimal.

"Sudah saya perintahkan langsung. Nanti saya akan panggil Kepala BKD yang baru agar segera menyiapkan administrasi supaya bisa mengajukan permohonan ke Pak Gubernur untuk segera dilakukan lelang jabatan,” kata Parosil, seperti dikutip dari kupastuntas.co, Rabu (23/7/2025).

Parosil menegaskan bahwa keberadaan Plt di sejumlah jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang memerlukan koordinasi lintas institusi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Ia juga memastikan bahwa upaya penetapan pejabat definitif akan terus dikejar agar sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, penyempurnaan struktur organisasi melalui pelantikan pejabat definitif bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dalam rangka mendukung visi besar pembangunan daerah yang selaras dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi.

"Dinamika yang sedang terjadi saat ini harus kita maknai sebagai bagian dari proses kita dalam mengimplementasikan Asta Cita serta program-program pemerintah provinsi,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Cik itu.

Ia juga menambahkan bahwa setiap program pembangunan, baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, harus dikelola dengan pendekatan sinergis dan tidak sektoral. Menurutnya, tidak ada satu pun OPD yang bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari unit kerja lainnya.

"Semua program itu harus bersinergi dengan program pemerintah provinsi. Dan hal ini tentunya bukan tanggung jawab satu OPD saja, tapi menjadi tugas bersama. Harus saling mendukung dan saling membantu. Tidak ada program yang bisa diklaim oleh satu OPD,” tegasnya.

Parosil juga meminta agar seluruh kepala OPD yang telah dilantik dapat langsung bekerja dengan penuh semangat, serta mempercepat pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan, terutama menyangkut pelayanan publik dan pencapaian indikator pembangunan daerah.

Menurutnya, Lampung Barat membutuhkan kecepatan eksekusi dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Maka dari itu, kehadiran pejabat definitif di posisi-posisi strategis menjadi sangat penting untuk memperkuat jalannya pemerintahan.

Sementara itu, Kepala BKD Lampung Barat yang baru dilantik diminta untuk segera merampungkan proses administratif yang diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut, termasuk menyusun dokumen pendukung dan berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Meskipun jabatan Plt sah secara hukum, namun dalam jangka panjang dapat memengaruhi kelancaran proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kebijakan strategis lainnya.

Publik berharap agar jabatan yang masih diisi oleh Plt tersebut dapat segera didefinitifkan agar tidak menimbulkan keraguan dalam tata kelola pemerintahan serta mampu menjamin keberlanjutan program-program prioritas yang telah dicanangkan.

Dengan penegasan dari Bupati dan kesiapan dari BKD, diharapkan seluruh kekosongan jabatan definitif dapat segera terisi dan seluruh perangkat pemerintahan Lampung Barat kembali berjalan secara optimal, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan. (*)