Berdikari.co, Lampung Selatan – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sudin, mendorong peningkatan edukasi hukum, bahaya narkoba dan judi online di masyarakat melalui kegiatan reses yang digelar di Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (14/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Sudin yang merupakan anggota Komisi III DPR RI diwakili oleh Tenaga Ahli DPR RI, Donald Harris Sihotang dan Ahmad Risyad. Turut hadir Anggota DPRD Lampung Selatan Suhar Pujianto, Danramil 04/Kalianda Kapten Inf Tatang Sulaeman, Kapolsek Kalianda IPTU Sulyadi, serta Kepala Desa Negeri Pandan Suplimansyah.

Donald Harris Sihotang menjelaskan, kegiatan reses kali ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait penerapan restorative justice, bahaya narkoba, dan maraknya judi online. “Penyalahgunaan narkoba dan kecanduan judi online tidak hanya merusak mental individu, tapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pendaftaran TNI dan Polri tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. “Jangan percaya pada oknum yang meminta bayaran, karena seleksi dilakukan secara terbuka dan gratis,” tambah Donald.

Kapolsek Kalianda IPTU Sulyadi mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia mendorong warga untuk aktif melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada aparat setempat.

Sementara itu, Danramil 04/Kalianda Kapten Inf Tatang Sulaeman menyampaikan bahwa Kodam II/Sriwijaya melalui Korem 043/Garuda Hitam saat ini juga membuka pendaftaran calon anggota TNI tanpa biaya. Ia menekankan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme dan disiplin di kalangan generasi muda.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Warga antusias mengikuti sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan hukum dan sosial di tingkat desa. Mereka berharap agar kegiatan seperti ini rutin dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan bahaya penyimpangan sosial. (*)