Berdikari.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencabut izin kios pupuk bersubsidi yang melakukan pelanggaran, termasuk yang ada di Provinsi Lampung.

Menurut Fatikhatul Khoiriyah, pupuk merupakan kebutuhan vital bagi petani dan akan berdampak langsung terhadap hasil produksi apabila harganya tidak terjangkau.

"Pupuk merupakan kebutuhan vital bagi petani. Jika harga pupuk tidak bisa dijangkau, maka hasil produksi petani akan menurun dan pendapatan mereka juga berkurang. Oleh karena itu, kami tegas mendukung keputusan Kementan agar petani tidak dirugikan,” ujar Khoir, sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, Selasa (14/10/2025).

Khoir mengimbau kepada agen dan supplier pupuk bersubsidi agar menjual pupuk sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Komisi II DPRD Lampung akan melakukan monitoring ketat serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian harga pupuk di lapangan.

"Harga yang tidak sesuai bisa menyebabkan hasil panen tidak maksimal. Penutupan kios-kios pelanggar ini juga menjadi peringatan bagi kios lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa,” tegasnya.

Khoir meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani permasalahan tersebut. Komisi II DPRD Lampung juga tidak menutup kemungkinan akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendalami persoalan ini.

Selain itu, pihaknya akan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat.

"Pemerintah harus melakukan mitigasi cepat terhadap potensi permasalahan ini. Distributor pupuk harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pemerintah harus bersikap tegas agar distribusi pupuk berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” pungkas Khoir. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 15 Oktober 2025 dengan judul "DPRD Minta Petani Harus Dilindungi”