Berdikari.co, Metro – Seleksi terbuka jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Metro tengah menjadi sorotan publik. Di tengah citra Metro sebagai Kota Pendidikan, proses yang seharusnya memperkuat mutu pendidikan justru menimbulkan pertanyaan: apakah pemimpinnya nanti benar-benar memahami dunia belajar dan ruang kelas, atau sekadar birokrat yang piawai mengurus administrasi?

Mantan Wali Kota Metro, Lukman Hakim, ikut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa figur Kepala Dinas Pendidikan idealnya berasal dari kalangan yang tumbuh dan berakar di dunia pendidikan — guru, kepala sekolah, atau praktisi yang memahami dinamika ruang kelas.

“Harapan saya, kepala daerah memberi prioritas pada figur yang paham seluk-beluk pendidikan. Orang yang pernah menjadi guru atau kepala sekolah akan lebih peka terhadap dinamika pembelajaran, karena memimpin dinas itu berarti memimpin komunitas guru,” ujar Lukman Hakim dalam wawancara eksklusif bersama Kupastuntas.co, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, jabatan kepala dinas bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada siswa dan guru. Ia menilai bahwa ijazah tinggi tidak cukup tanpa pengalaman nyata di lapangan.

“Bukan gelar yang utama, tetapi rekam jejak pengabdian di dunia pendidikan. Pemimpin pendidikan harus punya pengalaman mengajar, mengelola sekolah, dan mendampingi guru. Tanpa itu, kebijakan hanya jadi angka di atas kertas, bukan perubahan di kelas,” tegasnya.

Lukman juga mengingatkan agar proses seleksi tidak terjebak pada kepentingan politik maupun birokratis semata. Ia menilai, banyak seleksi jabatan publik kehilangan esensi karena dibebani kepentingan di luar profesionalisme jabatan.

“Jangan sampai kehilangan marwah. Metro dikenal sebagai kota dengan inovasi pendidikan, punya program Jam Belajar Masyarakat dan Rumah Pintar yang dulu membanggakan. Semua itu lahir karena pemimpinnya paham dunia sekolah,” kata mantan wali kota dua periode itu.

Ia menceritakan pengalamannya saat masih memimpin Metro, di mana ia selalu memastikan posisi strategis pendidikan diisi oleh orang yang benar-benar paham substansi pembelajaran. Ia menilai Metro memiliki banyak talenta yang layak dipertimbangkan tanpa perlu mencari kandidat dari luar.

“Kita punya banyak guru senior, kepala sekolah berpengalaman, dan mantan kepala sekolah yang siap memimpin dinas. Jika dibutuhkan penguatan, bisa melibatkan akademisi dari perguruan tinggi. Masalahnya bukan kekurangan orang, tapi kemauan memilih yang tepat,” paparnya.

Lukman menekankan bahwa seleksi jabatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Panitia seleksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta menimbang rekam kinerja serta keberpihakan calon terhadap dunia pendidikan.

“Pilih orang yang mengerti substansi pendidikan, punya rekam kerja baik, dan mampu bersinergi dengan wali kota serta wakilnya untuk meningkatkan mutu layanan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa posisi Kepala Dinas Pendidikan bukan sekadar jabatan struktural, melainkan posisi strategis yang menentukan arah kebijakan bagi guru dan puluhan ribu siswa di Metro.

“Kalau yang dipilih tidak memahami dunia kelas, risiko stagnasi akan nyata. Kebijakan bisa kehilangan arah dan berdampak jangka panjang pada kemunduran mutu pendidikan. Karena itu publik harus mengawal proses ini agar transparan dan bermartabat,” tandasnya.

Menurut Lukman, seleksi terbuka kali ini adalah ujian bagi Metro untuk membuktikan komitmen sebagai Kota Pendidikan. Proses ini harus melahirkan sosok yang bukan hanya ahli administrasi, tapi juga punya empati terhadap ruang kelas dan suara para guru.

“Pemimpin pendidikan bukan hanya manajer birokrasi, tapi penggerak perubahan. Dan Metro harus memastikan jabatan ini diisi oleh mereka yang benar-benar hidup bersama dunia pendidikan,” tutupnya. (*)