Berdikari.co, Lampung Selatan – Pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung resmi dimulai. Proyek ini menjadi bagian dari program nasional pendirian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang diluncurkan pemerintah pusat.

Pelaksanaan pembangunan di Lampung ditandai dengan kegiatan groundbreaking di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, kawasan Kota Baru, Senin (12/1/2026), yang disaksikan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto.

PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis Satuan Kerja Lampung, Arius Fedrinaldo, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Baru sebenarnya telah dimulai sejak 15 Desember 2025.

“Untuk Sekolah Rakyat ini baru kita mulai pekerjaannya kemarin di tanggal 15 Desember 2025 dengan luasannya itu sekitar 10 hektare untuk yang di Kota Baru,” katanya.

Selain di Kota Baru, pembangunan juga berlangsung di dua lokasi lainnya, yakni Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, serta Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

“Pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung ada di tiga tempat. Yaitu di Kota Baru, kemudian di Sukadana, dan di Kalianda. Ini sama juga pelaksanaannya dengan anggaran Rp670 miliar untuk tiga tempat itu,” sambungnya.

Berdasarkan papan informasi proyek, kawasan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung dibangun di atas lahan seluas 95.468 meter persegi. Luas dasar bangunan mencapai 17.804 meter persegi, dengan total luas bangunan 29.991 meter persegi serta area terbuka seluas 76.674 meter persegi.

Proyek ini dibiayai melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai kontrak Rp670 miliar dan dikerjakan oleh konsorsium PT Brantas Abipraya – PT Sumber Bangun Sentosa.

Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 15 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, terhitung hingga 11 Agustus 2026.

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan tersebut, mulai dari gedung serbaguna, lapangan upacara, guest house, gedung ibadah dan masjid, gedung SD, SMP, dan SMA, dapur, asrama putra dan putri untuk tiap jenjang, kantin, asrama guru, lapangan atletik, lapangan basket, hingga ruang pompa.

Dalam paparannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan sebanyak 60 titik Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025, 37 titik pada Agustus, serta 66 titik pada akhir September dan awal Oktober 2025, sehingga total mencapai 166 titik di seluruh Indonesia.

Seluruh sekolah tersebut ditargetkan menampung lebih dari 15.954 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Anak-anak yang masuk sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat rentan. Enam puluh persen orang tua mereka bekerja sebagai buruh harian lepas dan kuli bangunan,” kata dia.

Ia menambahkan, sebagian besar keluarga siswa memiliki penghasilan tidak tetap, dengan 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan dan 65 persen memiliki tanggungan lebih dari empat orang.

Selain itu, terdapat 454 siswa yang sebelumnya tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, serta 298 siswa yang tercatat pernah putus sekolah atau tidak lulus.

“Kemudian ada 298 siswa yang sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah,” katanya. (*)