Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jembatan di Kali Pasir, Sungai Batanghari, yang menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan ini menjadi respons atas krisis akses pendidikan yang selama ini dihadapi puluhan pelajar di wilayah tersebut.

Perhatian pemerintah menguat setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan anak-anak sekolah menyeberangi sungai menggunakan rakit demi bisa berangkat dan pulang sekolah. Dalam video tersebut, para pelajar tampak mempertaruhkan keselamatan karena tidak adanya jembatan penghubung antar desa.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan Pemprov Lampung bergerak cepat dengan menyiapkan pembangunan jembatan darurat sebagai langkah penanganan awal.

“Pembangunan jembatan darurat ini kami koordinasikan bersama Panglima Kodam II/Sriwijaya melalui Kodam XXI/Radin Inten, sebagai bagian dari penanganan cepat di lokasi yang berisiko tinggi,” ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (2/2/2026).

Menurut Taufiqullah, keterlibatan TNI sangat dibutuhkan mengingat kondisi medan yang sulit, tingginya risiko longsor, serta perlunya kerja cepat dan terukur di lapangan.

“Alhamdulillah saat ini sudah diprioritaskan melalui program Jembatan Merah Putih. Pak Gubernur langsung yang meminta dukungan Pangdam,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan permanen di Kali Pasir tidak dapat dilakukan secara parsial karena membutuhkan perencanaan menyeluruh dan anggaran besar agar memenuhi standar keselamatan.

“Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp70 miliar. Itu agar jembatan benar-benar aman dan layak digunakan,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebenarnya telah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan jembatan tersebut. Namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek ini tidak dapat direalisasikan secara mandiri.

“Anggaran Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan sekitar 90 pelajar yang selama ini bergantung pada rakit untuk menyeberang,” tambah Taufiqullah.

Kondisi tersebut kemudian menarik perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang mengambil alih koordinasi dan mendorong keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur tersebut.

“Sejak awal menjabat, Pak Gubernur sudah bersurat ke pemerintah pusat agar penanganan jembatan ini bisa dibantu,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung telah melakukan survei teknis ke lokasi. Hasil survei menunjukkan jembatan lama tidak memungkinkan untuk diperbaiki sebagian.

“Risiko longsor dan faktor keselamatan sangat tinggi. Rehabilitasi tidak layak, sehingga direkomendasikan pembangunan ulang dari awal,” terang Taufiqullah.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya agar persoalan akses pendidikan dan keselamatan warga di Kali Pasir dapat segera diselesaikan.

“Alhamdulillah, Jembatan Merah Putih ini akan menjadi solusi. Targetnya semester pertama tahun 2026 sudah selesai,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Taufiqullah meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses pembangunan yang tengah berjalan.

“Ini sudah menjadi prioritas utama. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada tahapan dan proses birokrasi yang harus dilalui,” tutupnya. (*)