Berdikari.co, Lampung Barat - Anggota DPRD Lampung Barat, Nopiyadi, meminta agar proyek rehabilitasi jaringan irigasi milik Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) di Pekon Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), segera dievaluasi menyusul keluhan masyarakat terkait kondisi fisik bangunan.

Menurut Nopiyadi, pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut harus diawasi secara ketat agar seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Kalau melihat dari video secara langsung itu, ya kita cukup prihatin,” ujar Nopiyadi, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan, kondisi fisik bangunan irigasi perlu segera dicocokkan dengan dokumen perencanaan teknis proyek. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

“Apakah betul sesuai perencanaan atau tidak? Kalau ini tidak sesuai, maka inilah momennya bagaimana kita mengingatkan pelaksana pekerjaan tersebut,” tegasnya.

Nopiyadi menilai, koreksi sejak dini perlu dilakukan sebelum saluran irigasi difungsikan. Ia mengingatkan bahwa proyek dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah seharusnya mendapatkan pengawasan berlapis sejak awal pelaksanaan.

“Perlu dipahami bahwa anggaran pekerjaan tersebut puluhan miliar. Artinya dibutuhkan pengawasan berlapis. Bukan hanya dari konsultan dan instansi teknis, tapi masyarakat, lembaga, dan media juga punya hak untuk ikut mengawasi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya jaringan irigasi tersebut bagi sektor pertanian di wilayah Suoh dan sekitarnya. Kawasan tersebut, kata dia, memiliki potensi lahan pertanian yang luas sehingga membutuhkan sistem pengairan yang kuat dan berkelanjutan.

“Karena ini tujuannya untuk mengaliri persawahan di Suoh dan sekitarnya. Wilayah ini punya potensi lahan pertanian yang luas,” ujar Nopiyadi.

Ia berharap pembangunan irigasi tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi para petani dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Selain itu, Nopiyadi mendorong agar seluruh laporan masyarakat selama masa pemeliharaan proyek dicatat secara rinci dan disampaikan kepada pihak terkait. Ia menegaskan bahwa masa pemeliharaan merupakan tanggung jawab penyedia jasa.

“Ini penting supaya perbaikan bisa dilakukan lebih dini dan fungsi irigasi tidak terganggu di kemudian hari,” tegasnya.

Menurutnya, langkah cepat dalam melakukan evaluasi dan perbaikan akan mencegah potensi kerugian yang lebih besar serta memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. (*)