Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan penguatan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Forum yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026), dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan.

Marindo menyampaikan, forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan dinamika pembangunan dan keterbatasan fiskal.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun kita juga menyadari, salah satu tantangan birokrasi adalah ritme regulasi yang sering kali lebih lambat dibandingkan perkembangan kebutuhan di masyarakat," ujar Marindo.

Ia menjelaskan, pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional melalui visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar berbagai program strategis berjalan efektif hingga tingkat desa.

Program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis disebut menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perencanaan daerah.

Dari sisi indikator makro, Pemprov Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,66 persen, untuk pertama kalinya berada pada level satu digit.

"Dari sisi capaian, Pemprov Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,66 persen untuk pertama kalinya berada di angka satu digit," kata dia.

Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah tetap memberi perhatian pada kantong kemiskinan di wilayah perdesaan. Untuk itu, terdapat enam fokus utama pembangunan 2027 yang disiapkan sebagai langkah strategis.

Fokus tersebut meliputi peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi, penguatan ekonomi berkelanjutan melalui tata kelola dan tata niaga pertanian termasuk hilirisasi berbasis desa, serta pembangunan infrastruktur terintegrasi.

"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dukungan program makan bergizi gratis yang berdampak pada kesehatan sekaligus ekonomi lokal," katanya.

Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik, serta penguatan layanan kesehatan yang merata termasuk percepatan penurunan stunting juga menjadi prioritas.

"Dengan mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah, RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Bumi Lampung," katanya. (*)