Berdikari.co, Bandar Lampung – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (7/4/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan tersebut. Mereka menilai peristiwa itu bukan sekadar tindak kriminal, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi di ruang publik.

“Ini bukan sekadar tindak kekerasan, tetapi upaya membungkam suara masyarakat sipil,” tegas salah satu orator dalam aksinya.

Selain menyuarakan solidaritas, mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus. Mereka bahkan meminta Pangdam II/Sriwijaya untuk hadir dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.

Koordinator Aliansi Lampung Melawan, Ahmad Kevin Jonatan, mengatakan aksi ini merupakan bagian dari Seruan Aksi Akbar Aliansi Mahasiswa Lampung yang dipusatkan di Perpustakaan Daerah Lampung sejak pagi hari.

Ia menegaskan, pihaknya menuntut penanganan serius terhadap kasus kekerasan tersebut serta mengecam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam tuntutan nasional, massa meminta agar kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus diproses melalui peradilan umum dengan penerapan pasal terorisme dan percobaan pembunuhan. Selain itu, mereka juga mendesak aparat untuk mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut secara terbuka serta menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

Tak hanya isu nasional, massa juga mengangkat sejumlah persoalan daerah. Di antaranya dugaan korupsi perjalanan dinas yang melibatkan 44 anggota DPRD Tanggamus tahun 2021 yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung segera menetapkan tersangka serta memproses seluruh pihak yang terlibat secara hukum tanpa pandang bulu.

Selain itu, massa turut menyoroti persoalan banjir di sejumlah wilayah Lampung serta masalah pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Aksi yang mendapat pengawalan aparat kepolisian tersebut berlangsung tertib hingga siang hari, dengan penyampaian aspirasi secara bergantian oleh para peserta aksi. 

Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menyampaikan apresiasinya terhadap mahasiswa yang dinilai tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Ia mengaku bangga atas sikap kritis yang ditunjukkan melalui aksi damai tersebut.

‎‎“Saya bangga dengan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dan tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah,” ujarnya.

‎‎Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan TNI di tingkat pusat, termasuk kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima TNI, agar mendapatkan perhatian serius.

‎‎“Seluruh tuntutan akan kami tindak lanjuti ke TNI pusat, kepada KSAD dan Panglima TNI agar mendapat atensi,” katanya.

‎‎Kristomei juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penanganan kasus tersebut, termasuk mengusut empat terduga pelaku hingga mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu.

‎‎“Terkait empat terduga tersangka, termasuk siapa aktor intelektualnya, akan kita kawal bersama,” tegasnya.

‎‎Ia turut menjamin bahwa tidak akan ada tindakan represif terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi di wilayah Lampung. Bahkan, ia membuka ruang dialog seluas-luasnya.

‎‎“Untuk Provinsi Lampung, saya yakinkan tidak akan ada tindakan represif. Silakan sampaikan aspirasi, bisa langsung ke Kodam. Saya terbuka, bahkan jika diundang ke kampus, saya siap hadir,” ujarnya. (*)