Berdikari.co, Bandar Lampung – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus evaluasi terhadap ribuan dapur yang telah beroperasi.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan moratorium pembangunan SPPG dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Saat ini, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27 ribu unit di berbagai daerah.

"Moratorium dapur titik-titik baru. Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional, jadi kami akan bereskan dan evaluasi yang sudah ada terlebih dahulu," kata Nanik, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan riil setiap wilayah. Sebab, tidak semua daerah membutuhkan jumlah dapur yang sama. Dalam sejumlah kasus, pembangunan SPPG dinilai terlalu terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih kekurangan layanan.

Nanik mencontohkan, dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak dapur MBG. Karena itu, BGN akan melakukan penataan ulang sebelum kembali membuka pembangunan fasilitas baru.

"Misalnya dalam satu kecamatan ternyata cukup enam dapur untuk melayani seluruh penerima manfaat, maka tidak perlu ditambah lagi. Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar perluasan Program Makan Bergizi Gratis lebih difokuskan ke wilayah 3T yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

BGN menegaskan tujuan moratorium bukan untuk mengurangi layanan kepada masyarakat, melainkan memastikan distribusi program lebih merata. Fokus pemerintah saat ini adalah pemerataan penerima manfaat, bukan sekadar pemerataan jumlah dapur di setiap daerah.

"Yang kami kejar adalah semua anak yang menjadi sasaran program bisa mendapatkan manfaat. Kalau dapurnya terlalu banyak di satu wilayah, tentu menjadi tidak efisien," kata Nanik.

Untuk mendukung proses penataan tersebut, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dalam melakukan pemetaan kebutuhan penerima manfaat di berbagai daerah.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang sudah beroperasi. Dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional atau tidak berjalan sesuai ketentuan berpotensi dikenakan penghentian sementara operasional.

"Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," tegasnya.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya efisiensi setelah anggaran Program Makan Bergizi Gratis mengalami penyesuaian dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, BGN memastikan penghematan anggaran tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat program yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Nanik, fokus utama saat ini adalah memastikan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani, terutama di wilayah 3T. (*)