Berdikari.co, Bandar Lampung - Massa mahasiswa yang bergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026). Salah satu tuntutannya meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi.

Aksi tersebut diikuti kader PMII dari berbagai kabupaten/kota di Lampung menindaklanjuti instruksi Pengurus Besar (PB) PMII.

Koordinator Aksi, Fakih Ilham Kusesi, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

“PMII membawa sedikitnya tujuh tuntutan utama, mulai dari persoalan ekonomi, penegakan hukum, pendidikan, reforma agraria, hingga pembangunan di Provinsi Lampung,” tegas Fakih.

Fakih membeberkan, pada sektor ekonomi dan anggaran, PMII menilai kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.

Ia meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menstabilkan harga kebutuhan pokok, serta mengevaluasi Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani anggaran negara.

“Di bidang hukum dan demokrasi, PMII mendesak pencabutan UU Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan, mengusut berbagai dugaan pelanggaran HAM, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, serta membebaskan peserta aksi yang ditangkap aparat,” ujarnya.

PMII juga menyoroti sektor pendidikan dengan meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, merealisasikan target nol putus sekolah pada 2026, dan menghentikan praktik komersialisasi pendidikan.

“Pada bidang reforma agraria, PMII mendesak penyelesaian konflik agraria, percepatan redistribusi lahan pasca-pencabutan HGU, serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dan petani,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, PMII meminta pemerintah daerah menerapkan pengelolaan fiskal yang lebih efisien dengan memangkas belanja seremonial, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Di sektor sumber daya alam, PMII mendesak aparat mengusut praktik tambang ilegal, mengevaluasi seluruh izin pertambangan secara transparan, dan memperketat pengawasan terhadap kawasan lindung serta pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

“PMII juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan mafia proyek, meningkatkan transparansi pembangunan, serta menyelesaikan persoalan proyek-proyek mangkrak dan kerusakan infrastruktur yang dinilai merugikan masyarakat,” tandasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan judul "PMII Demo Menuntut Evaluasi Program MBG”