Berdikari.co, Bandar Lampung - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Lampung ikut menyoroti fenomena masih maraknya antrean panjang kendaraan saat membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.

Wakil Ketua Hiswana Migas Lampung, Donny Irawan, menilai persoalan utama bukan hanya ketersediaan pasokan BBM bersubsidi, tetapi juga kuota distribusi serta perilaku konsumen yang melakukan pembelian berulang.

Menurut Donny, pemerintah perlu memastikan kuota BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak memicu kepanikan (panic buying).

"Yang penting dari pemerintah itu soal kuota BBM bersubsidi. Kuotanya dibenahi, pasokannya diperbaiki, lalu pembeli yang mondar-mandir juga harus ditertibkan. Kalau masyarakat yakin besok masih ada stok, mereka tidak akan panik membeli," kata Donny, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan solar subsidi membuat banyak konsumen memilih mengisi BBM bersubsidi setiap kali ada kesempatan. Kondisi tersebut memperparah antrean di SPBU.

Namun untuk stok BBM bersubsidi secara keseluruhan, Donny menegaskan hal itu merupakan kewenangan Pertamina, sehingga Hiswana Migas tidak dapat memberikan keterangan mengenai jumlah stok yang tersedia.

Menurutnya, distribusi solar ke setiap SPBU juga berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan.

"Kalau soal stok dan pembagian ke masing-masing SPBU, itu ranah Pertamina. Setiap SPBU mendapat alokasi yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan," ujarnya.

Donny menambahkan, keterlambatan pengiriman BBM bersubsidi juga menjadi salah satu penyebab antrean panjang. Keterlambatan itu dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kapal pengangkut yang belum bersandar hingga antrean mobil tangki di depo.

Di sisi lain, lanjut Donny, SPBU juga tidak memiliki cadangan (buffer stock) yang cukup ketika pasokan terlambat datang.

"Kalau SPBU punya buffer stock, saat mobil tangki terlambat datang masih ada cadangan. Sekarang itu yang menjadi persoalan, sehingga stok cepat habis dan masyarakat khawatir," jelasnya.

Ia menyarankan, solusi untuk mengatasi antrean bio solar subsidi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penambahan dan kepastian pasokan, penertiban konsumen yang membeli berulang kali dalam sehari, hingga pengawasan aparat terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.

"Selain stok dan perilaku konsumen juga menjadi catatan. Aparat juga perlu ikut merapikan agar pembelian BBM subsidi benar-benar sesuai peruntukannya," terangnya.

Donny menegaskan, SPBU tidak memungkinkan menyimpan stok solar subsidi dalam jumlah besar karena pasokan BBM langsung mengalir melalui sistem distribusi.

Menurutnya, persoalan BBM subsidi memang cukup kompleks sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kebijakan subsidi dengan memastikan ketersediaan pasokan.

"Kami usul BBM subsidi dinaikkan, tetapi stoknya dicukupkan. Jangan sampai subsidi tidak naik, tapi stoknya tidak ada," imbuhnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Kamis, 02 Juli 2026 dengan judul "Hiswana Migas: Pembeli BBM Bersubsidi Berulang Harus Ditertibkan”