Logo

berdikari BERITA LAMPUNG

Kamis, 04 Agustus 2022

Waduh! 1.731 Kendaraan Dinas Lampura Menunggak Pajak

Oleh ADMIN

16
Berita

Berdikari.co, Lampung Utara - Sebanyak 1.731 kendaraan dinas (Randis) Pemkab Lampung Utara (Lampura) menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Besaran tunggakan pajak kendaraan yang harus dibayar mencapai Rp1,8 miliar.

Randis menunggak pajak itu terdiri dari 251 kendaraan roda empat dan 1.480 kendaraan roda dua.

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah VI Lampung Utara pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Mustafa Kamil, mengatakan jumlah tunggakan pajak randis di Lampura mencapai Rp1,8 miliar hingga Juni 2022.

Mustafa menjelaskan, apabila dipresentasikan jumlah randis di lingkungan Pemkab Lampura yang telah melakukan pembayaran pajak baru mencapai 24 persen dari jumlah 2.400 unit randis yang ada. Sehingga yang masih menunggak pajak sekitar 1.731 kendaraan

Tunggakan pajak randis bervariasi mulai dari satu tahun hingga lima tahun. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Lampura untuk menyelesaikan tunggakan pajak randis tersebut.

Selain itu, Bapenda juga rutin menggelar razia gabungan di Lampung Utara untuk menertibkan kendaraan yang menunggak bayar pajak.

Ia membeberkan, randis roda empat yang menunggak pajak tersebar di 27 OPD, di antaranya Dinas Kesehatan sebanyak 66 unit, Dinas PUPR 19 unit, DLH 11 unit, dan Satpol PP 5 unit.

Lalu 27 unit randis pinjam pakai, 9 randis di Sekretariat Daerah, 3 randis di Sekretariat DPRD, 7 randis provinsi dan 11 randis tidak diketahui keberadaannya.

Sedangkan randis roda dua yang menunggak pajak yakni 219 randis milik BPMPD,  211 unit milik Dinkes, 131 unit di Dinas Pertanian, dan randis lainya tersebar di beberapa kecamatan.

Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura, Biantori, mengatakan penyelesaian tunggakan pajak randis menjadi kewenangan masing-masing OPD selaku pengguna barang.

Hal itu berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan barang melalui OPD masing-masing termasuk membayar oajak kendaraan.

Biantori menerangkan, bagian aset telah melakukan pengelompokan randis sesuai daftar tagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor milik Pemkab Lampura.

BPKAD juga telah melaporkan tunggakan pajak randis tersebut kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

"Kita juga akan memverifikasi jumlah kendaraan dinas yang ada sebab ada perbedaan data antara Pemkab dengan Bapenda. Bapenda menyebut jumlah randis Lampura ada 2.400 unit, sementara Pemkab Lampura mencatat ada sebanyak 2.162 randis terdiri dari 426 mobil, dan 1.736 motor," lanjut dia.

Sekretaris Inspektorat Lampura, Herty, mengatakan akan melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intens lagi ke dinas-dinas yang pajak randisnya masih terhutang.

Sebelumnya, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pesisir Barat (Pesibar) juga mencatat sebanyak 160 randis Pemkab menunggak pajak.

Kepala UPTD Samsat Pesibar, Diena Aziza, menjelaskan berdasarkan data per Desember 2021 tercatat sebanyak 199 kendaraan roda empat dan roda dua yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kemudian pada Maret 2022 ada pembaruan data yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan tercatat dari jumlah sebelumnya kini hanya sekitar 160 unit kendaraan dinas lagi yang menunggak pajak,” kata Diena, Senin (1/8).

Diena mengatakan, data tersebut sudah disampaikan ke Plt Sekretaris Daerah Pesisir Barat Jalaludin dan sudah ditindaklanjuti. Namun hingga kini pihaknya belum bisa memastikan berapa yang sudah melunasi tunggakan pajak dan yang belum. Sebab pihaknya belum memiliki data yang valid.

Diena melanjutkan, dengan adanya 160 unit randis menunggak pajak tersebut maka potensi pendapatan negara yang tidak terealisasi sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta. (*)



 

Editor Qhasmal Qhadumi