Berdikari.co, Bandar Lampung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung mengajak masyarakat menggaungkan ikon-ikon yang menjadi ciri khas Lampung. Hal itu terungkap lewat acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang bertema "Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Identitas dan Pendorong Ekonomi Kreatif Daerah” di Hotel Horisson, Bandar Lampung, Senin (13/03/23).

Kepala Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan provinsi Lampung memiliki potensi dan kekayaan intelektual yang sangat berlimpah. Hal tersebut harus dikembangkan dan dilestarikan sebagai warisan budaya.

"Sebenarnya Lampung ini dari posisi geografisnya sudah sangat mendukung karena menjadi pintu gerbang perlintasan Sumatera ke Jawa. Tetapi kita jangan terlena dengan kondisi geografis," Ungkap Sorta saat membuka acara sosialisasi.

"Harus ada lagi yang diangkat dari potensi-potensi yang dimiliki Lampung, seperti tariannya, kainnya yang memiliki khas, dan itu harus digaungkan," imbuhnya.

Selain itu, dengan memperkenalkan potensi serta produk Lampung dalam kancah nasional dan Internasional diharapkan dapat menaikkan harga serta kelas dari produk tersebut.

"Contohnya orang tau nanas Palembang, pisang Ambon, maka ayo kita perkenalkan kekayaan kita sehingga saat kita bilang Tapis maka orang tau itu asli dari Lampung. Sehingga harganya pun akan naik," Jelasnya.

Menurutnya, Lampung juga memiliki kekayaan ekspresi budaya Lampung, tradisional, dan sumber daya genetik dan peradaban budaya.

"Hal ini merupakan potensi kekayaan komunal yang dapat mendorong perekonomian provinsi Lampung," kata Sorta.

Ia mengajak masyarakat untuk bekerja sama menyemarakkan dan memfasilitasi potensi serta kekayaan Lampung.

"Mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah daerah untuk menggaungkan ikon yang dimiliki Lampung," Ungkapnya.

"Jangan sampai potensi Lampung dikembangkan dan diakui oleh negara lain," tambahnya.

Sorta menyebutkan peran Kemenkumham dalam mendukung perkembangan kekayaan intelektual komunal yaitu sebagai pihak penerima pendaftaran dan penguji.

"Jadi kalau mereka sudah daftar, berdasarkan kajian ada data mendukung dan sebagainya. Nanti turun tim evaluasinya," tandasnya.

Alpius Sarumaha, kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung menjelaskan kegiatan tersebut sebagai sarana diskusi antar pemerintah dan masyarakat.

"Jadi kegiatan ini sebagai sarana diskusi mengenai kekayaan intelektual komunal provinsi Lampung," katanya.

Turut hadir dalam acara itu perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Lampung, perwakilan Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, perwakilan sentra kekayaan intelektual beberapa universitas se-Provinsi Lampung, dan pelaku seni/seniman. (*)