Berdikari.co, Bandar Lampung - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung masih minim. Dari alokasi KUR tahun 2023 sebesar Rp12,48 triliun, hingga bulan Juni lalu baru terserap Rp3,27 triliun atau sekitar 25 persen.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan selama ini penyaluran KUR oleh perbankan melebihi target atau kuota yang ditetapkan.

Bambang mengungkapkan, tahun 2020 target penyaluran KUR di Lampung sebesar Rp5,33 triliun terealisasi Rp5,55 triliun atau 104,20 persen. Tahun 2021 target  KUR Rp7,11 triliun terealisasi Rp8,53 triliun atau 119,97 persen. Dan tahun 2022 target KUR Rp10,9 triliun terealisasi Rp11,46 triliun atau 105,11 persen.

“Kemudian tahun 2023 ini, target Rp12,48 triliun realisasi sampai bulan Juni lalu sebesar Rp3,27 triliun,” kata Bambang, Kamis (10/8).

Ia menerangkan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerima KUR di Lampung bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

TPAKD yang menetapkan program optimalisasi KUR di daerah melalui penguatan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara selaku Ketua Monitoring KUR, dan peningkatan penyaluran KUR klaster sesuai komoditi unggulan yang ada di Provinsi Lampung.

"Kami juga mempermudah akses KUR melalui program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan program unggulan Pemprov Lampung di sektor pertanian, dan pakemlampung.id atau website pasar kredit murah Lampung serta memperluas jaringan agen laku pandai sebagai referral KUR," jelasnya.

Ia menjelaskan, agen laku pandai merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang saat ini sudah berada di 2.598 desa dari total jumlah desa se-Lampung sebanyak 2.654 desa atau 97,9 persen termasuk didalamnya 1.023 agen laku pandai yang dimiliki BUMDes.

"Masyarakat diharapkan dapat mengakses KUR dengan mudah melalui berbagai program tersebut. OJK dan perbankan terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai KUR kepada masyarakat, dan bersama-sama melakukan business matching pembiayaan klaster dengan ekosistem inti plasma atau kemitraan antara petani atau UMKM dengan perusahaan-perusahaan offtaker," paparnya.

Bambang mengatakan, pengaruh penyaluran KUR terhadap peningkatan ekonomi di Lampung cukup signifikan. Mengingat penerima KUR adalah sektor ekonomi produktif dan berbasis usaha kecil mikro dan supermikro.

"Tentu ini dengan suku bunga yang rendah sehingga membantu usaha-usaha kecil untuk dapat memperkuat permodalan dan pengembangan usahanya," ujarnya.

Plh Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh mengatakan, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan pemanfaatan dan penyaluran KUR dengan melakukan langkah-langkah proaktif dalam memfasilitasi KUR bagi masyarakat.

Upaya tersebut seperti perluasan ruang lingkup penerima manfaat KUR yang tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Namun, juga diarahkan untuk pelaku ekonomi di sektor-sektor produktif seperti petani, peternak, pekebun, dan nelayan.

"Dengan upaya tersebut harapannya tidak ada lagi kendala permodalan dalam pengembangan usaha yang dialami oleh masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan KUR Rp5 miliar untuk pengembangan alat dan mesin pertanian," katanya.

Ia menjelaskan, alat dan mesin pertanian tersebut dapat dimanfaatkan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi, sehingga Lampung bisa mempertahankan sebagai provinsi lumbung pangan yang berkelanjutan.

"Dana KUR alsintan juga disalurkan guna menghadapi dampak dari ancaman El Nino. Besaran bunga KUR dengan skema khusus untuk alsintan yaitu 6 persen tanpa agunan tambahan. Skema khusus tersebut menjadi bagian dari KUR klaster yang akan dimaksimalkan oleh Pemprov," imbuhnya. (*)

Berita ini telah terbit di Website Kupastuntas.co, dengan judul “Realisasi Penyaluran KUR di Lampung Tiap Tahun Selalu Lebihi Target, Segini Kuota 2023”