Berdikari.co, Bandar Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat, daerah dengan penduduk miskin paling banyak di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 149.120 jiwa.  

Hingga bulan Maret 2023, BPS Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung ada sebanyak 970.067 jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun dibandingkan data bulan Maret tahun 2022 lalu sebanyak 1.002.041 jiwa atau turun 31,74 persen.

Angka penduduk miskin bulan Maret 2023 terdiri dari penduduk miskin perkotaan sebesar 8,02 persen, dan penduduk miskin perdesaan 12,65 persen.

Untuk tahun 2022 lalu, BPS Lampung mencatat Kabupaten Lampung Timur memiliki penduduk miskin paling banyak yakni 149.120 jiwa. Disusul Kabupaten Lampung Tengah ada 143.340 jiwa, dan Lampung Selatan ada sebanyak 136.210 jiwa.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis mengatakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan antara lain pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, angka inflasi dan jumlah angka pengangguran.

“Beberapa faktor itulah yang berdampak langsung terhadap angka kemiskinan di sebuah daerah. Jika faktor-faktor itu membaik maka bisa berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Lubis, baru-baru ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan saat ini Pemprov Lampung tengah fokus mengentaskan kemiskinan terutama di pedesaan.

"Mohon doanya. Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, dan ini keterkaitan juga dengan angka stunting kita yang juga mengalami penurunan," kata Mulyadi, Minggu (13/8) lalu.

Mulyadi menjelaskan, beberapa upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan adalah meningkatkan pengeluaran masyarakat yang diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Upaya kita adalah meningkatkan daya pengeluaran masyarakat. Jadi kemampuan belanja masyarakat kita tingkatkan. Karena sumber kemiskinan ada dari makanan mulai dari telur, beras, sampai ke rokok," katanya.

Selain itu lanjut Mulyadi, Pemprov Lampung juga memiliki program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang ikut serta memberi penguat kepada petani sehingga memiliki kemampuan dalam pengeluaran sehari-hari.

"Selain KPB, ada smart village, smart school, pendidikan, ekonomi petani, UMKM dan ekonomi kerakyatan. Jadi saling kolaborasi, tidak bisa hanya satu sektor saja," terangnya. 

Pengamat Ekonomi Universitas Lampung (Unila), Asrian Hendi Caya menyatakan angka kemiskinan masih perlu terus diturunkan agar kemiskinan di Lampung segera terentaskan.

Ia menjelaskan, jumlah angka pekerja saat ini mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut banyak berasal dari pekerja keluarga dan pekerja bebas. 

"Pekerja keluarga itu tidak dibayar, sedangkan pekerja bebas sifatnya serabutan yang pendapatannya tidak pasti. Ini sumber kemiskinan," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah dan stakeholder terkait harus lebih konsen pada peningkatan jumlah lapangan kerja dan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara kontinyu. 

"Bidang ekonomi itu harusnya diperkuat, penciptaan lapangan kerja mandiri atau pekerja tetap maupun harian," jelasnya. Ia menerangkan, untuk mendukung penurunan angka kemiskinan, angka inflasi daerah perlu terjaga. Karena, inflasi memiliki keterkaitan dengan garis kemiskinan. 

"Kalau harga naik, garis kemiskinan naik. Semakin tinggi garis kemiskinan membuat banyak orang yang masuk dalam klasifikasi miskin. Apalagi kalau kenaikan pendapatannya lebih rendah dari kenaikan harga-harga," ujarnya. (*)