Berdikari.co, Metro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol-PP Kota setempat untuk bersiaga menyiapkan air bersih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki. Ia meminta BPBD dan Damkar selalu bersiap dalam upaya mengantisipasi kebakaran dan kekeringan dari dampak fenomena El-Nino di Bumi Sai Wawai.

"BPBD dan Damkar dalam hal ini juga harus standby untuk mengatasi El-Nino di Kota Metro ini," kata dia saat dikonfirmasi awak media, Selasa (19/9/2023).

"Kemudian untuk menyiapkan ketersediaan air bersih, PAM harus memberikan air bersih ke setiap lingkungan yang kekurangan air. Kemudian menyediakan tong-tong air untuk masyarakat, keliling lah ke masyarakat yang mengalami dampak kekeringan," imbuhnya.

Selain itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro turun tangan dalam memastikan ketahanan pangan di Kota setempat.

"Berkaitan dengan El-Nino ini pemerintah harus turun kebawah, berkaitan dengan ketahanan pangan harus cukup di Kota Metro ini. Banyaknya petani yang sawahnya tidak panen karena kering kemudian air juga berkurang dan ancaman gagal panen itu muncul," ucapnya.

Menurutnya, diperlukan koordinasi intens antara Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Metro dalam memperkecil ancaman gagal panen.

"Kita harus mengatasi ini dan pemerintah harus sigap dalam membantu petani. DKP3 perlu melakukan penanganan dan berkolaborasi dengan BKSDA, hari ini ketersediaan air harus dijaga," ujarnya.

Tak hanya itu, Basuki juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar (Pungli) terhadap petani yang membutuhkan air.

"Kekurangan air ini jangan sampai dijadikan satu bisnis tertentu bagi oknum-oknum yang memiliki kepentingan disitu. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan di kondisi seperti ini," cetusnya.

Dirinya juga meminta dinas terkait dapat memastikan bahwa petani tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan air.

"Jangan sampai ada petani yang dipungut biaya untuk mendapatkan air, juga pungutan apapun terkait dengan hal pertanian dan lainnya. Jika ada pungutan di sektor pertanian, segera laporkan kepada pemerintah yang terkait," ungkapnya.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Timur itu juga menyampaikan bahwa persoalan penganan El-Nino merupakan tanggungjawab semua pihak secara nasional.

"El-Nino ini permasalahan nasional, oleh sebab itu pemerintah kota Metro harus turun untuk mengecek langsung kondisi para petani yang terdampak langsung fenomena El-Nino," tandasnya.

Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrem di Indonesia berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024 mendatang. (*)