Berdikari.co, Lampung Selatan - Warga Dusun Kampung Jering, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel), resah dengan munculnya isu lonjakan harga LPG 3 kilogram (Kg).

Uniknya, pemberitahuan lonjakan harga gas 3 kilogram disebarkan oleh ibu RT 05 bernama Fitra melalui grup WhatsApp ibu-ibu PKK dibarengi dengan anjuran agar mengumpulkan foto kopi KTP warga.

"Diberitahukan kepada semua warga RT 05, karena mulai bulan September harga gas naik menjadi Rp45-50rb. Jadi bagi semua saudara sekalian agar menyetor foto kopi KTP ke rumah bapak RT," ujar Fitra, dalam pesan berantai itu, Rabu (25/10/2023).

"Begini ya ibu-ibu saya jelaskan, kenapa KTP dikumpulkan mau ada kenaikan gas antara Rp45-50 ribu, yang sudah pernah mendapatkan bantuan dari manapun entah dari desa. Tapi saya katakan ke pemilik Jepo Gas, saya mau memberikan data seluruh warga saya, jadi tidak dijamin semua dapat harga segitu tapi saya berusaha kita semua dapat harga murah tidak Rp45 ribu," urai Fitra.

Bahkan, Fitra mengeluarkan ultimatum batas pengumpulan foto kopi KTP warga supaya mendapatkan harga pembelian elpiji 3 kilogram tanpa ada lonjakan harga.

"Ibu-ibu hari ini hari terakhir ya ngumpulin KTP-nya, kalau tidak dikumpulkan ya silahkan beli gasnya dengan harga Rp45 ribu sampai Rp50 ribu," ungkapnya, seperti dikutip dari kupastuntas.co

Lalu, Fitra menegaskan bahwa bagi para ibu-ibu yang mengumpulkan foto kopi KTP bisa memperoleh harga elpiji 3 kilogram dengan harga normal.

"Kemungkinan kita akan mendapat subsidi gas dengan harga seperti biasa, kalau tidak menyetor jangan salahkan bapak RT-nya ya ibu-ibu, sekian dan terimakasih," tandas Fitra.

Salah seorang warga yang tak mau disebutkan identitasnya, kaget sekaligus keberatan dengan pemberitahuan lonjakan kenaikan harga elpiji yang tiba-tiba.

"Saya pribadi merasa keberatan, kita memikirkan masyarakat yang ada dibawah, kita kasihan sudah ekonomi sekarang sulit gas naik," cetusnya.

Jikalau benar melalui pengumpulan KTP maka warga bisa memperoleh harga gas elpiji dengan harga semula, ia tak keberatan.

"Kalau memang dengan mengumpulkan KTP bisa dapat harga gas elpiji seperti semula kita ikut aja, tapi yang tidak tahu informasi tiba-tiba hari ini terakhir harus mengumpulkan KTP kan kaget dengar harga segitu," timpalnya.

Terlebih lagi, pengumpulan KTP untuk memperoleh gas elpiji dengan harga normal hanya untuk mereka yang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Ini masalahnya yang disuruh pihak agen mengumpulkan KTP adlah yang pernah dapat bantuan dari pusat, ketika saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa terus bagaimana?," tanyanya.

Saat dikonfirmasi ihwal kebenaran edaran ke warga untuk mengumpulkan foto kopi KTP sebagai syarat memperoleh gas elpiji dengan harga normal, ibu RT 05 Fitra menyarankan wartawan langsung menanyakan ke agen.

"Langsung ke agen (Jepo Gas) saja pak," singkat Fitra.

Sementara agen Gas di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, membantah isu lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram atau bersubsidi.

Pengelola Agen Gas, Simanjuntak menyatakan, tidak ada pemberitahuan ke warga untuk pengumpulan foto kopi KTP supaya bisa mendapat gas elpiji subsidi dengan harga normal.

"Siapa yang bilang begitu? bu RT? sepertinya belum ada informasi kenaikan harga gas, pada intinya informasi dari Pertamina itu bagi warga yang ingin membeli gas subsidi elpiji 3 kilogram itu sekarang wajib menggunakan KTP," kata Simanjuntak, saat dikonfirmasi, Rabu (25/10/2023).

Simanjuntak melanjutkan, pendataan KTP dimaksudkan supaya pembagian gas elpiji bersubsidi bisa merata dan hal itu merupakan peraturan dari Pertamina.

"Bukan kita asal minta KTP, karena untuk pendataan disana, siapa yang mendapat gas subsidi," sambungnya.

Simanjuntak menyebut, tidak ada lonjakan harga gas elpiji bersubsidi hingga Rp45-50 ribu seperti yang dikhawatirkan oleh para ibu-ibu.

"Tidak ada mas kenaikan harga segitu masih normal, harga gas elpiji 3 kilogram eceran normal Rp18 ribu. Cuma kalau mengenai kenaikan harga gas subsidi belum ada, belum ada informasi mengenai kenaikan. Sekarang yang terbaru, kalau ingin membeli gas subsidi wajib menggunakan KTP agar datanya jelas," urai Simanjuntak.

Simanjuntak juga mendengar, terkait informasi gas elpiji bersubsidi akan dihapuskan oleh pemerintah, meski hal itu masih simpang siur.

"Pokoknya kita tunggu saja sampai nanti berita fix-nya seperti apa. Jadi intinya sekarang kita mau beli gas itu harus memakai KTP, jadi kita melakukan pendataan," tegas Simanjuntak.

Agen Gas sendiri masih melayani masyarakat yang membeli gas elpiji bersubsidi dengan cara tunai, dan dilampiri dengan struk.

"Nah itu nanti kita bisa minta foto bukti struk-nya sudah bisa, jadi pihak Pertamina maunya gas itu dibagi dengan jelas dan merata ke masyarakat tidak ada untuk dijual lagi ke yang lain-lain," cetus Simanjuntak.

Simanjuntak menegaskan, pendataan KTP warga yang akan membeli gas elpiji bersubsidi dikarenakan permintaan dari Pertamina harus didata satu demi satu.

"Misalnya si A membeli gas berapa biji nomor NIK-nya sekian, karena kalau dia penerima bantuan biasanya langsung terdaftar disananya, kalau tidak terdaftar dia harus mendaftar lagi lewat My Pertamina untuk belinya," ujar Simanjuntak.

Simanjuntak menyatakan, pemberlakuan aturan supaya masyarakat melampirkan KTP saat membeli gas elpiji bersubsidi sudah berjalan.

"Sudah mulai berlaku, sudah mulai diterapkan. Karena kalau tidak diterapkan seperti itu, kami tidak akan dialokasikan pengirimannya tidak bisa dikirim kesini," tandas Simanjuntak.

Sementara, Kades Bakauheni, Sukirno mengaku, baru saja mengetahui informasi rencana lonjakan harga gas elpiji di kisaran Rp 45-50 ribu dan pengumpulan foto kopi KTP warga.

"Sampai saat tadi jam 12.00 WIB, saya belum tahu. Tadi ada warga yang menanyakan dan memang saya belum tahu," balas Sukirno.

Bahkan, Sukirno berjanji akan menelusuri kebenaran serta asal muasal program pengumpulan KTP warga untuk memperoleh harga gas elpiji dengan harga normal.

"Akan saya pelajari kebenarannya, dan dari mana program itu," tegas Kades Bakauheni. (*)