Berdikari.co, Lampung Selatan - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menghadiri acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Selasa (31/10/2023).

Pada kesempatan ini, Sudin juga memberikan bantuan sembako dan bibit tanaman alpukat siger sebanyak 500 batang kepada masyarakat yang hadir.

Dalam sambutannya, Sudin mengajak semua masyarakat yang hadir dalam kegiatan bimtek untuk menjaga hutan dengan cara melakukan penanaman pohon produktif.

"Menjaga hutan adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Keberadaan hutan sangatlah penting karena di beberapa wilayah saat terjadi musim hujan pasti longsor dan banjir. Itu karena banyak penebangan hutan," kata Sudin.

Ia mengatakan, banyaknya tanaman hutan yang ditebang oleh masyarakat menimbulkan banyak dampak negatif seperti banjir dan tanah longsor saat hujan, serta kekeringan ketika musim kemarau terjadi.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga alam, karena kebanyakan masyarakat kita ini berfikir sesaat. Tebang hutan dapat uang, tapi tidak berfikir anak dan cucunya. Ada contoh seperti di Tanggamus ada Bendungan Batutegi debitnya kini berkurang. Itu karena hutan di atasnya banyak pohon ditebang," katanya.

Sudin mengungkapkan, ia memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan nilai perekonomian warga serta menjadi penghijauan di daerahnya.

"Dulu itu masyarakat dibantu tanaman pohon kayu, kalau begitu tidak mungkin ditengok dan disiram. Tapi kalau pohon buah-buahan paling tidak seminggu sekali ditengok dan disiram," ungkapnya.

Ia berharap, bibit alpukat siger yang akan ditanam masyarakat nanti dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun sudah menghasilkan buah dan bisa menambah pendapatan masyarakat.

Sedangkan kalau menanam bibit kayu puluhan tahun baru bisa ditebang. “Belum lagi kalau ditangkap polisi hutan. Karena harus buat surat asal kayu dan itu ribet," imbuhnya.

Sudin mendorong masyarakat didorong agar menanam pohon produktif seperti alpukat, kelengkeng hingga jengkol yang bisa berbuah cepat dan bisa menjadi penghijauan serta serapan air.

Sudin juga mengingatkan bahwa abrasi atau pengikisan pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut di pantai Kabupaten Lampung Selatan cukup tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan abrasi adalah dengan menanam pohon mangrove. "Untuk penanganan abrasi setiap tahun kami ada rehab pantai. Lampung Selatan paling banyak karena disinilah ombaknya besar. Kalau di Pesawaran tidak terlalu besar ombaknya, jadi abrasinya juga tidak besar," jelasnya.

Sudin minta kepada masyarakat agar menjaga ekosistem mangrove dengan cara melakukan rehabilitasi dan mencegahnya dari kerusakan "Ekosistem mangrove memiliki banyak fungsi dan manfaat. Ekosistem mangrove yang sehat salah satunya berfungsi sebagai pencegah abrasi," ucapnya.

Ia menerangkan, saat ini sudah ada beberapa hutan mangrove di Lampung dijadikan tempat wisata. "Jadi setiap tahun kita lakukan rehabilitasi, dan terakhir di Pulau Pasaran,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih-Way Sekampung, Idi Bantara mengatakan, Lampung Selatan memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena berada di daerah perlintasan.

"Jadi kalau masyarakat menanam pohon produktif nanti kalau sudah berbuah bisa dijual dipinggir jalan. Alpukat siger ini mempunyai banyak keunggulan seperti ukuran buah, berat buah, genjah atau cepat berbuah, rasa enak, biji kecil dan adaptif atau bisa beradaptasi dengan kondisi tanah,” paparnya.

Ia mengungkapkan, pohon alpukat siger merupakan hasil seleksi dari puluhan varietas unggul lokal yang sudah teruji dan tidak ada penyimpangan dari pohon indukannya walau sudah diturunkan ke beberapa generasi .

"Sampai sekarang sudah ditanam kurang lebih pada 2.000 hektar lahan. Jadi Lampung bisa jadi pusat alpukat siger. Alpukat ini isinya kuning, buah banyak dan asli Lampung. Alpukatnya berbodi dan di dunia hanya ada satu yaitu di Lampung," katanya. 

Sementara itu Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih - Way Sekampung, Idi Bantara mengatakan, jika setiap tahun pihaknya menyiapkan puluhan ribu bibit mangrove.

Idi juga mengatakan, pada tahun 2023 ini, pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 40 ribu batang bibit mangrove ke masyarakat.

"Bantuan mangrove setiap tahun ada dan diberikan gratis. Tahun ini 40 ribu sudah habis, ini dari KLHK ada juga dari KKP," katanya.

Ia menerangkan, pola tanam mangrove di Lampung adalah rumpun berjarak dimana jarak tanaman dalam rumpun sekitar 10 cm x 10 cm hingga 15 cm x 15 cm.

Dengan pola rumpun berjarak tersebut, dalam satu rumpun akan terdapat bibit tanaman mangrove sekitar 200 hingga 500 batang. Sistem rumpun berjarak berfungsi mengokohkan dan menjerat unsur hara.

“Keberadaan tanaman mangrove akan melindungi garis pantai dan penghalang alami terhadap badai dan banjir, mencegah abrasi dan membantu mengurangi dampak bencana alam,” imbuhnya.

Selanjutnya, Sudin menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perhutanan Sosial dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dan Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Selasa (31/10/2023).

Dalam arahannya, Sudin mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menjaga kawasan hutan dengan tidak melakukan penebangan secara ilegal.

"Kawasan hutan itu perannya sangat penting, kita punya hutan harus dijaga dengan baik. Karena kalau rusak akan terasa seperti saat ini terjadi El Nino, dan ketika hujan akan mudah terjadi longsor dan bajir," katanya.

Sudin menjelaskan, berdasarkan aturan luas kawasan hutan harus dipertahankan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS).

"Kawasan hutan di Lampung ini konon katanya masih di atas 30 persen. Tapi kalau 25 persen saja masih alhamdulillah. Alam butuh keseimbangan, alam itu kalau sudah rusak memulihkannya sulit," ujarnya.

Namun, lanjut Sudin, beratnya menjaga kawasan hutan saat ini karena tidak didukung anggaran memadai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya mendapatkan anggaran Rp8 triliun.

"APBN yang diberikan ke KLHK itu kecil hanya Rp8 triliun termasuk gaji pegawai, belanja barang dan pengawasan. Maka saya selalu protes ke Gubernur Lampung karena hutan lindung  di bawah pengawasan provinsi tapi uang jaganya tidak dikasih," paparnya.

Sudin mengimbau kepada masyarakat jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum yang mampu mengurus izin perhutanan sosial.

"Banyak oknum baik itu dari pemerintah daerah, lembaga, caleg yang janjinya manis sekali. Jangan percaya sama oknum yang bilang bisa urus perhutanan sosial. Karena ada syaratnya, sampai pusat pun akan konsultasi dulu dengan komisi IV," tegasnya.

Menurut Sudin, pemerintah selalu konsisten dalam mengurus perhutanan sosial, serta dapat diurus dan diakses oleh masyarakat secara luas.

"Tapi ada mekanisme yang harus dilalui. Pemerintah tidak mau rakyatnya susah. Dan harus tetap berpedoman terhadap kelestarian hutan," ungkapnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto mengatakan, permasalahan tanah sangat krusial dan kerap kali menimbulkan konflik seperti tumpang tindih.

"Persoalan tanah ini memang sangat krusial kadang sering tumpang tindih yang akhirnya ribut dan berantem. Berbatasan saja bisa menimbulkan konflik yang besar," kata Nanang.

Nanang minta kepada masyarakat yang hadir dalam bimtek agar dapat mengikuti dengan seksama. "Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya karena para narasumber yang hadir disini. Mereka merupakan orang yang berkompeten di bidangnya," katanya. (*)