Berdikari.co, Bandar Lampung - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung menilai, pengurangan jumlah kuota pupuk bersubsidi di Lampung menunjukkan jika pemerintah kurang peduli terhadap nasib petani.

"Pengurangan jumlah kuota pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani di Lampung ini merupakan masalah klasik dan terus berulang setiap tahunnya," kata Sekretaris DPD HKTI Provinsi Lampung, R. Prabawa, Minggu (28/1/2024).

Prabawa mengatakan, saat ini banyak petani yang mengeluh kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi maupun non subsidi. Sementara saat ini petani sudah mulai memasuki musim tanam padi.

"Jadi saat ini memang banyak petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk. Yang datang ke saya, ya saya arahkan untuk mencari distributor pupuk yang tidak subsidi tapi harganya terjangkau," ungkap Prabawa.

Prabawa menilai, jika pemerintah tidak peduli terhadap nasib para petani yang terus berharap agar jumlah kuota pupuk bersubsidi dapat ditambah.

"Pemerintah ini kurang peduli dengan nasib para petani. Pemprov Lampung harusnya sudah melakukan antisipasi. Jangan sampai kuota pupuk bersubsidi berkurang, dan kalau bisa malah harusnya ditambah," paparnya.

Ia mengungkapkan, seharusnya Pemprov Lampung melalui dinas terkait dapat berkoordinasi dengan HKTI dan para gabungan kelompok tani (gapoktan), sehingga para petani tidak mengalami kelangkaan pupuk.

"Pemerintah daerah melalui dinas terkait seharusnya bisa kerjasama dengan HKTI dan juga gapoktan guna mengantisipasi agar petani tetap mendapatkan pupuk dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan," imbuhnya.

“Terlebih, saat ini sudah mulai turun hujan dan para petani sudah mulai melakukan tanam padi. Sehingga keberadaan pupuk sangat dibutuhkan oleh para petani. Kalau kuota pupuk dikurangi khawatirnya pupuk akan menjadi langka. Ini warning untuk dinas yang menangani masalah ini. Ini sudah musim tanam, hujan sudah tiba, dan harusnya petani sudah memupuk," sambung Prabawa.

Sebelumnya diberitakan, kuota pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2024 berkurang sejumlah 137.195 ton. Tahun ini Lampung mendapatkan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 400.000 ton. Sedangkan pada tahun 2023 lalu, Lampung mendapatkan kuota pupuk bersubsidi sejumlah 537.195 ton.

Direktur Utama PT Pusri, Daconi Khotob mengatakan, kuota pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung pada tahun 2024 sekitar 400 ribu ton.

"Ini kuota yang akan diterima pada tahun ini. Petani silahkan melakukan penebusan dan ini stoknya tersedia di gudang-gudang milik kita," kata Daconi, usai rapat bersama dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kompleks Kantor Pemprov Lampung, Kamis (25/1/2024).

Ia menjelaskan, untuk penghapusan lini dalam penyaluran pupuk dapat dilakukan, namun hanya berlaku untuk pupuk non subsidi.

"Penghapusan lini hanya untuk komersil, tapi kalau yang subsidi itu semua ada SK Kementerian, jadi kita ikuti itu. Dan kalau komersil di prosedur internal Pupuk Indonesia memang dimungkinkan antara produsen dengan perusahaan dalam hal ini BUMDes,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, penyaluran pupuk subsidi maupun non subsidi kepada para petani harus tepat waktu, tepat tempat dan tepat sasaran.

"Selama ini penyalurannya sudah mulai bagus, tapi juga harus lebih cepat lagi. Oleh karena itu saya membangun kerjasama supaya lebih efisien. Jangan sampai penyaluran pupuk itu masih ada kesulitan," kata Arinal.

Menurut Arinal, penyaluran pupuk harus dilakukan dengan cepat sehingga ketika memasuki musim tanam petani tidak lagi terlambat dalam mendapatkan pupuk.

"Tentunya yang kita harapkan jangan sampai ketika musim tanam pupuknya diterima tapi sudah lewat waktu. Saya koordinasi dengan Pusri dengan harapan waktu kita perlu benih, benihnya ada. Ketika ditanam perlu pemupukan pupuknya ada," ungkap Arinal.

Arinal menjelaskan, Pemprov Lampung telah memiliki kesepakatan dengan PT Pusri dimana para petani akan langsung menerima pupuk tanpa harus melalui lini.

"Dengan Pusri kita sudah ada kesepakatan yang masih dirumuskan. Dengan harapan pupuk ini langsung ke petani. Pada prinsipnya petani itu sudah punya dana untuk membayar," ucapnya.

"Kita rumuskan pupuk ini sampai di desa, sebelum dibayar oleh petani pupuk ini dibayar oleh bank dan bank bayar ke Pusri. Kita punya BUMDes dan KPB. Ini yang memberikan kemudahan bagi petani untuk mendapatkan benih dan pupuk," paparnya.

Namun, lanjut Arinal, kemudahan yang diberikan tersebut bukan berarti penyalurannya digratiskan. Namun, lebih untuk memastikan pupuknya sampai dengan tepat waktu dan tepat guna.

"Harapannya Lampung sebagai lumbung pangan jangan sampai petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk. Pemerintah menyiapkan sarana produksinya dan petani melakukan usaha taninya serta BUMD akan melakukan pembeliannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto mengatakan, pada tahun 2023, Lampung menerima alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 537.195 ton. Jenis pupuk bersubsidi tersebut mulai dari Urea, NPK dan NPK formula khusus. (*)