Berdikari.co, Bandar Lampung - Forum Ekonom Indonesia (FEI) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak menggunakan data yang terintegrasi.

"Jadi risiko terjadinya tumpang tindih, terjadinya salah sasaran sangat tinggi," kata Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu dalam diskusi 29 ekonom dari Forum Ekonom Indonesia (FEI) dengan topik Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Karena itu, FEI menyarankan pemerintah merumuskan para penerima bansos berbasis data, sehingga proses penyaluran dapat lebih tepat sasaran. Apabila tidak ada integrasi data, maka dapat terjadi inefisiensi dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mengingat bansos berasal dari APBN, pihaknya menekankan agar pembagian bantuan tersebut tidak berlogokan satu kementerian tertentu guna menghindari potensi politisasi bansos. Apabila hendak memberikan logo di setiap bansos, maka cukup memasang logo "sumber dari APBN".

Anggito juga menyatakan bahwa sebaiknya penyaluran bansos dilakukan oleh menteri yang terkait sebagai penerima kuasa anggaran dari Presiden. "Hindari penyaluran oleh satu dua orang tertentu. Jadi sekali lagi, kami mengimbau supaya niat baik perlindungan sosial itu (tidak) diinterpretasikan sebagai politisasi," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya turut memaparkan sembilan poin terkait kondisi perekonomian nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan tiga calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres).

Salah satu dari poin tersebut ialah menghindarkan bansos sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara, serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi.

"Jadi, (bansos) tidak hanya (kita soroti) yang terjadi pada kondisi tahun ini saja, tapi tahun-tahun sebelumnya. Secara prinsip, penyaluran bansos itu banyak dipertanyakan, kemungkinan duplikasi, dan kemungkinan ada RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tidak menerima bansos karena tidak terdata," ungkap Anggito.

Sebelumnya diberitakan, Perum Bulog Kanwil Lampung akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kemasan 10 kilogram per bulan dengan total sebanyak 48 ribu ton pada tahun 2024.  

Jumlah penerima bertambah sebanyak 24.803 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2024 ada 829.675 KPM yang akan menerima bantuan pangan. Sedangkan tahun 2023 lalu hanya berjumlah 804.872 KPM.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Bambang Prihatmoko mengatakan, jumlah KPM yang menerima bantuan pangan pada tahun 2024 ini mengalami penambahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Kami pada tahun ini menyalurkan bantuan pangan kepada 829.675 KPM yang ada di Lampung. Penerimanya bertambah karena tahun lalu yang menerima hanya 804.872 KPM," kata Bambang di kantornya, Rabu (31/1/2024).

Ia mengungkapkan, bantuan pangan yang diberikan kepada KPM tahun ini merupakan lanjutan dari bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya.

Jika tahun lalu bantuan pangan diberikan pada bulan Maret, April, Mei kemudian September sampai Desember. Maka tahun 2024 ini para KPM akan menerima bantuan pangan selama enam bulan yang dimulai sejak bulan Januari hingga Juni. Total beras yang akan disalurkan kurang lebih 48 ribu ton.

"Kita diminta dari Bapanas untuk menyalurkan bantuan pangan ini sampai dengan bulan Juni. Tapi kita menyalurkan per bulan dan total sampai Juni sekitar 48 ribu ton yang akan disalurkan," jelasnya.

Bambang mengungkapkan, untuk bulan Januari ini pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 5.478 ton beras atau 66 persen dari target yang akan disalurkan sebanyak 8.296 ton.

Pihaknya akan melakukan percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut sehingga masyarakat bisa langsung memanfaatkannya.

"Penyaluran ini akan terus kita maksimalkan, sehingga mudah-mudahan awal Februari nanti kita sudah menyalurkan satu bulan alokasi ke seluruh KPM di Lampung," terangnya. (*)