Berdikari.co, Bandar Lampung - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung mencatat, produksi sampah dari 15 kabupaten/kota se-Lampung pada tahun 2023 sebanyak 1.667.095 ton sampah.

Kepala DLH Provinsi Lampung, Emilia Kusumawati mengatakan, timbulan sampah di Lampung pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 19.036 ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Timbulan sampah di Lampung pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Timbulan sampah pada 2023 sebanyak 1.667.095 ton sedangkan tahun sebelumnya 1.648.059 ton," kata Emilia, Jumat (2/2/2024).

Ia mengatakan, timbulan sampah yang paling banyak berasal dari Bandar Lampung yakni Bandar Lampung 288.990 ton. Disusul Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) 290.730 ton.

Lalu, Lampung Selatan 230.726 ton sampah, Lampung Timur 197.689 ton, Lampung Utara 114.808 ton, Tanggamus 93.917 ton, Tulang Bawang 69.251 ton, Way Kanan 68.442 ton, dan Pesawaran 67.732 ton.

Selanjutnya, Pringsewu memproduksi sampai 60.548 ton, Lampung Barat 47.654 ton, Tulangbawang Barat 41.217 ton, Metro 42.065 ton, Mesuji 29.939 ton dan Pesisir Barat 23.392 ton.

"Penambahan timbulan sampah ini terjadi akibat jumlah penduduk yang juga semakin banyak," imbuhnya.

Emilia mengingatkan agar keberadaan bank sampah yang ada di setiap daerah dapat dimaksimalkan sehingga penanganan sampah dapat dilakukan dengan optimal.

"Pada tahun 2022 kemarin sampah yang dihasilkan sebesar 33,65 persen itu dapat dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan hanya 6.75 persen yang dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang," katanya.

Ia berharap bank sampah yang telah terbentuk dapat diaktifkan semua. Karena saat ini semua kabupaten/kota di Lampung sudah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Bank sampah kan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan pemukiman yang bersih dan nyaman. Selain itu warga juga bisa mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan dan kemudian dijual ke bank sampah," katanya.

Emilia menjelaskan, pada tahun 2023 sebanyak 567 desa atau kampung di Provinsi Lampung diusulkan untuk menjadi program kampung iklim (Proklim).

"Pada 2023 kemarin kampung yang diusulkan sebanyak 567 dan untuk penilaiannya akan dilakukan pada Juni 2024 mendatang. Untuk di Lampung sudah ada 70 lebih desa atau kampung yang masuk dalam Proklim," ujarnya.

Menurut Emilia, desa atau kampung yang ingin masuk kedalam proklim harus melakukan beberapa hal dan salah satunya adalah adanya pengelolaan sampah.

"Kemudian ada juga peningkatan ruang terbuka hijau. Suatu daerah yang mau dapat kategori adipura maka harus ada proklim," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung akan mengajukan penambahan lahan untuk tempat penampungan akhir (TPA) Bakung. Pasalnya, saat ini TPA Bakung telah over kapasitas.

Kepala DLH Bandar Lampung, Budiman P Mega mengatakan, pihaknya mengajukan penambahan lahan di TPA Bakung di 2024 karena kondisi saat ini perlu ruang baru.

Ia mengatakan, penambahan lahan dilakukan dengan membeli sebidang tanah yang letaknya tidak jauh dari TPA Bakung. Sekitar 5 hektar lahan akan dibeli dengan nilai sekitar Rp15 miliar untuk TPA.

“Ada 5 hektar yang rencananya kita ajukan. Lokasinya masih sama di Bakung dan Keteguhan, sebelahan atau perbatasan langsung,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan persoalan sampah, penyusutan ruang terbuka hijau (RTH) dan rendahnya kualitas pengelolaan sungai menjadi persoalan serius di Provinsi Lampung,

"Buruknya pengelolaan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau dan pencemaran aliran sungai menjadi persoalan serius di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dan pemerintah daerah,” katanya. (*)