Logo

berdikari Politik

Minggu, 11 Februari 2024

Bawaslu Sebut Politik Uang di Metro Peringkat 2 se-Lampung, Walikota: Haram Hukumnya!

Oleh Arby Pratama

Berita
Walikota Metro, Wahdi, bersama Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham, saat memberikan keterangan di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Minggu (11/2/2024). Foto: Arby

Berdikari.co, Metro - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro membeberkan fakta atas hasil observasi dan deteksi dini yang dilakukan pihaknya terhadap potensi kecurangan Pemilu dan praktik money politik (Politik Uang) menjelang pencoblosan di Bumi Sai Wawai.

Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham saat sesi wawancara bersama awak media usai kegiatan Apel siaga pengawasan masa tenang dan patroli pengawasan Pemilu tahun 2024 berlangsung di Jalan ZA Pagar Alam, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Minggu (11/2/2024).

Ia menyebut bahwa potensi kecurangan Pemilu dan praktik money Politik di Kota Metro cukup tinggi dan masif. Praktik tersebut diduga bakal dilakukan oknum Caleg melalui timnya pada tiga hari masa tenang kampanye.

"Karena di masa tenang inilah dugaan-dugaan praktik politik uang dan dugaan dugaan kecurangan itu akan terjadi di minggu-minggu akhir ini. Potensi ini tinggi dan ada di kota Metro," ungkapnya.

Badawi mengaku bahwa pihaknya telah melakukan deteksi dini terhadap potensi munculnya praktik money politik. Ia bahkan menyebut bahwa Kota Metro masuk dalam kategori 2 tingkat kerawanan politik uang di Provinsi Lampung 

"Kalau dideteksi itu sudah, memang dalam catatan Bawaslu RI, Lampung ini masuk dalam kategori tingkat 2 secara nasional dan Metro ini masuk dalam kategori tingkat 2 se-Provinsi Lampung," cetusnya.

Ia menilai, kerawanan kecurangan Pemilu di Kota Metro berpotensi terjadi pada tingkatan pemilihan Caleg DPRD Kota, Provinsi hingga tingkat DPR dan DPD RI.

"Saya kira kalau untuk kerawanan hampir semua lah, namanya dugaan-dugaan kan, cuma sulit untuk kita buktikan. Soal dugaan-dugaan praktik politik uang di Kota Metro ini. Jadi juga seluruh caleg yang ada di kota Metro berpotensi melakukan praktek money politik ini. Maka antisipasinya seluruh pengawas kita siagakan," ujarnya.

Guna mengantisipasi potensi kecurangan Pemilu dan praktik money politik yang masif, pihaknya bakal menyiagakan seluruh pengawas di tingkat Kota hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Jadi langkah selanjutnya ialah seluruh petugas pengawasan mulai dari Kota, Kecamatan, Kelurahan dan PTPS akan mengawasi secara langsung masa tenang ini," kata dia.

Meskipun ragu bahwa praktik money Politik di Metro dapat dihilangkan, Ketua Bawaslu Kota Metro tersebut berharap praktik itu dapat diminimalisir dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan.

"Untuk itu kita berharap kepada semua stakeholder, masyarakat, individu, LSM dan termasuk wartawan juga untuk ikut mengawasi agar politik uang itu walaupun tidak hilang minimal mengurangi lah," bebernya.

Ia meminta masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan serta dapat melaporkan dugaan praktik money politik ke Bawaslu maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

"Kita berharap kepada pengawas dan masyarakat itu untuk dapat mengawasi praktik politik uang di Kota Metro, harapan kita bila menemukan praktik politik uang untuk bisa melapor ke Bawaslu atau ke Gakumdu kota Metro," tandasnya.

Untuk diketahui, Bawaslu Kota Metro menggelar apel siaga pengawasan masa tenang dan patroli pengawasan Pemilu tahun 2024 dengan melibatkan 519 orang anggota pengawas TPS (P-TPS).

Kegiatan tersebut diklaim sebagai bentuk optimalisasi pengawasan pada masa tenang Pemilu 2024 dan komitmen dalam upaya meningkatkan di Kota Metro.

Sementara Walikota Metro, Wahdi menilai, isu yang dilontarkan Bawaslu tersebut merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik money politik. "Tak hanya itu. Haram hukumnya money politik," cetusnya.

Wahdi bahkan menyebut pemimpin yang terpilih dengan melakukan praktik money politik dipastikan tidak amanah. Tak hanya itu, ia juga meragukan integritas pemimpin dari produk money politik.

"Tidak amanah, tidak boleh memberikan hal-hal yang tidak baik. Yang sesuai dengan koridor hukumnya memang sudah begitu, tidak boleh dan tidak boleh dilanggar," kata dia.

"Tidak bisa dibenarkan sama sekali, modal sosial itulah yang lebih penting. Karena dia harus berkelanjutan, kita didiklah masyarakat ya," imbuhnya.

Sementara menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu Kota Metro terkait dengan status Metro yang masuk kategori 2 potensi kerawanan kecurangan Pemilu dan praktik money politik, Wali Kota berharap Metro dapat lebih baik kedepannya.

"Saya kira Metro kedepan akan lebih baik lagi. Saya pikir masyarakat lebih pandailah dalam hal ini, kita jaga Kota Metro sebaik-baiknya sehingga kita terhindar dari money politik," ujarnya.

"Saya kira masyarakat Metro cerdas dalam hal ini dan bisa memilih mana yang terbaik. Kita butuh keterwakilan di DPRD kota Metro adalah orang-orang yang punya track record bagus, membangun Kota Metro," sambungnya.

Wahdi berharap masyarakat dapat menjaga kondusifitas demokrasi di Bumi Sai Wawai dengan tidak terlibat praktik money politik.

"Ya tentu kita percaya dengan masyarakat kota Metro menjaga kondusifitas. Ini adalah pesta demokrasi, pesta yang menggembirakan kita semua. Yang pertama tentu saya berharap bahwa, kita betul-betul menjaga marwah dan martabat, itu yang paling penting. Mudah-mudahan tentu saya kira masyarakat Metro sudah lebih cerdas," harapnya.

Dirinya juga meminta seluruh Caleg di Kota Metro dapat bersinergi dalam menghadirkan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Selanjutnya tentu kepada para caleg Saya kira dapat memberikan yang terbaik karena pendidikan politik ini penting sekali, supaya pendewasaan kepada kita semua dalam sistem demokrasi yang lebih baik lagi, saya kira itu saja," ucapnya.

Guna merubah stigma kategori 2 tingkat kerawanan pemilu dan praktik money politik, Wahdi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menerima politik uang.

"Ya jelas, ini makanya kita kumpul bersama dengan Bawaslu. Memberikan pendidikan politik tadi kepada masyarakat, bagaimana tidak kepemimpinan itu hanya dibeli satu hari saja, Saya kira tidak bisa dilakukan," bebernya.

"Perlu bersama, maka jika kita menyadari bahwa kehidupan politik itu adalah kehidupan sosial juga maka kita bersosialisasi melakukan sesuatu hal yang terbaik, itu yang paling penting dan berkelanjutan lah," tandasnya. (*)

Editor Didik Tri Putra Jaya