Berdikari.co, Bandar Lampung – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis mengungkapkan, pada Februari 2024 terjadi inflasi y-on-y Provinsi Lampung sebesar 3,28 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,97.

“Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,53 persen, dengan IHK sebesar 109,32 dan terendah terjadi Kota Metro sebesar 2,37 persen dengan IHK sebesar 105,13,” kata dia, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 7,53 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 3,70 persen.

Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,82 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,78 persen; kelompok kesehatan 1,22 persen; kelompok transportasi 0,56 persen.

Juga kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,45 persen; kelompok pendidikan 2,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran 0,91 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,92 persen.

“Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,13 persen,” jelasnya.

Sementara itu kata Atas, tingkat inflasi month to month (m-to-m) Februari 2024 tercatat inflasi sebesar 0,39 persen dan tingkat inflasi years to date (y-to-d) Februari 2024 mengalami inflasi sebesar 0,21 persen.

Sebelumnya, Provinsi Lampung masuk sepuluh daerah dengan inflasi terbesar nasional, dengan tingkat inflasi pada Februari 2024 secara year on year (y-on-y) 3,28 persen.

Terkait sepuluh daerah dengan inflasi tertinggi nasional tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual, Rabu (13/3/24).

Tomsi menyebutkan, inflasi tertinggi berada di Papua Selatan dengan 4,61 persen, diikuti Gorontalo 3,73 persen, Papua Tengah 3,72 persen, Bengkulu 3,68 persen, Papua Barat 3,61 persen.

Kemudian Sulawesi Utara 3,55 persen, Sulawesi Tengah 3,37 persen, Sumatera Barat 3,32 persen, Kalimantan Timur 3,28 persen, dan Lampung 3,28 persen.

Tomsi berharap hal ini dapat menjadi perhatian daerah-daerah tersebut. "Selain daripada sepuluh daerah tertinggi ini juga masih banyak provinsi kabupaten dan kota yang diatas rata-rata nasional. Saya berharap bisa menjadi perhatian," tegas dia.

Tomsi juga menginstruksikan kepada kepala daerah untuk meningkatkan gerakan menanam dan operasi pasar murah sebagai upaya pemenuhan ketersediaan stok bahan pangan dan pengendalian harga.

"Teman-teman kepala daerah diharapkan agar meningkatkan atau melaksanakan gerakan menanam. Kedua, melaksanakan operasi pasar yang massive, jangan hanya satu kali lalu selesai. Tetapi, operasi pasar yang memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga," tandasnya.

Menurut Tomsi, rapat ini dilakukan sebagai upaya untuk terus mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok di daerah.

"Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di bulan Ramadhan, yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting ini," ucapnya. (*)