Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sejauh ini, belum ada ASN yang melanggar netralitas dalam mendukung salah satu calon," ujar Apriliwanda, seperti dikutip dari kupastuntas.co.

Apriliwanda menjelaskan, Bawaslu terus mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas ASN selama masa kampanye untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam politik praktis.

Saat ini, hanya pasangan calon nomor urut 2, Eva Dwiana dan Deddy, yang telah memulai kampanye, sementara pasangan nomor urut 1, Reihana dan Aryodhia Febriansyah, belum memulai aktivitasnya.

Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan untuk mengawasi jalannya pemilihan, baik di lapangan maupun di media sosial, agar proses ini berlangsung sesuai dengan asas jujur dan adil.

Sementara Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjaga netralitas selama masa pemilihan kepala daerah.

Imbauan ini disampaikan Budhi usai mengunjungi sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (30/9/2024).

Budhi menekankan pentingnya bagi ASN untuk tidak berpihak dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat dianggap mendukung salah satu calon.

"Saya minta pada ASN dan pegawai di Pemkot untuk menjaga netralitasnya, jangan sampai lengah hingga dianggap mendukung salah satu calon," ujar Budhi.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.

Budhi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana. "Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat menemukan pemimpin yang terbaik," terangnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, Bawaslu dan masyarakat, diharapkan pemilihan kepala daerah di Bandar Lampung dapat berjalan lancar, aman dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat. (*)