Berdikari.co, Bandar Lampung - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa (Kades) di Provinsi Lampung untuk menjaga netralitas jelang hari pencoblosan pada 27 November 2024.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat meninjau logistik Pilkada 2024 di Gudang KPU Kota Bandar Lampung, pada Sabtu (23/11/2024).

Bima Arya mengingatkan agar ASN di Provinsi Lampung untuk netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Himbauan sudah dilakukan sejak awal untuk netral dari Kemendagri, termasuk untuk kepala desa yang bisa kena pasal sampai pemberhentian," tegas Bima.

Mantan Walikota Bogor ini juga mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran pemberhentian bantuan sosial (bansos) sementara sampai dengan 27 November 2024.

"Kemudian, kita juga memastikan agar tidak ada langkah mutasi dan rotasi yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian untuk menjaga kondusifitas, apalagi semua harus seizin Kemendagri," paparnya.

Bima mengungkapkan, alasan dirinya datang ke Lampung karena memiliki kedekatan dengan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, serta head to head kontestan Pilkada yang cukup memanas.

"Ya saya datang yang dekat-dekat saja, di Bogor juga kita kunjungi apalagi Kapolda ini sahabat baik. Nanti malam saya ke Flores Timur dan kita maksimalkan tiap hari kunjungan," katanya.

"Ke Bandar Lampung dan Lampung Selatan dinamikanya cukup lumayan, karena ada head to head yang cukup banyak. Forkopimda sudah kolaborasi untuk sistemnya dan sudah berjalan dengan baik," sambungnya.

Dia juga meminta kepada para honorer tidak terbuai dengan janji-janji manis calon kepala daerah untuk diangkat jadi ASN.

"Kita rapat dengan Komisi II untuk hati-hati janji pengangkatan honorer, karena bagaimanapun kita harus hargai system karena sudah menunggu lama gak boleh disalip karena kedekatan tokoh tertentu," ujarnya.

Bima melanjutkan, kehadirannya di Lampung juga untuk mengecek kesiapan logistik Pilkada agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita pastikan ini semua sesuai dengan on the track, sesuai dengan jadwal, bahkan sudah disiapkan langkah mitigasi apabila ada tempat pemungutan suara (TPS) yang beresiko hadapi bencana alam seperti banjir,” jelasnya.

Bima juga mengingatkan, untuk TPS ramah disabilitas harus dipastikan disiapkan, dan sejauh ini semua on the track serta kolaborasi terjadi diantara unsur penyelenggara.

Menurutnya, pergeseran TPS dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama apabila di TPS awal terjadi banjir.

 "Jika hujan mungkin TPS itu tidak dapat menampung pemilih maka diputuskan pergeseran. Harus dipastikan itu kapan, kalau masih bisa pasti diawasi saja, kalau tidak bisa diakses ya harus diputuskan bersama bergeser sesuai dengan keputusan bersama," paparnya.

Bima mengungkapkan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi curah hujan tidak menentu.

Sementara Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, pihaknya siap mengamankan distribusi logistik Pilkada 2024.

"Untuk masyarakat di daerah terluar menjadi titik konsen mengamankan jalur distribusi Pilkada untuk bisa tepat sampai tujuan. Kita akan patroli bersama dengan KPU setempat, kalau memang kekurangan kita bisa bantu. Bahkan rekan TNI rubber boat sudah disiapkan," kata Kapolda. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 25 November 2024, dengan judul "Wakil Mendagri Minta ASN-Kades di Lampung Jaga Netralitas"