Berdikari.co, Bandar Lampung - Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung menyiapkan uang tunai layak edar sebesar Rp 1 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Kepala Perwakilan BI Lampung, Junanto Herdiawan, mengatakan layanan penukaran uang baru tersedia melalui program kas keliling "Serunai".

"Kami memperkirakan adanya kenaikan permintaan uang tunai selama periode Nataru. Namun, akselerasi transaksi nontunai yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang menahan kenaikan tersebut," kata Junanto, Minggu (22/12/2024).

Secara nasional, lanjut Junanti, BI menyiapkan Rp133,7 triliun uang tunai untuk diedarkan ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara.

Junanto menjelaskan, tren transaksi nontunai di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2024. Pengguna Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) tercatat mencapai 1,3 juta orang hingga November 2024, naik dari 1,13 juta pada 2023.

"Sementara nominal transaksi QRIS mencapai Rp 4,17 triliun hingga Oktober 2024, melonjak 254% dibandingkan tahun sebelumnya, " katanya.

Selain QRIS, nominal transaksi BI-FAST juga mencatat pertumbuhan signifikan mencapai Rp 322 triliun hingga November 2024 atau meningkat dari Rp221 triliun pada 2023.

"Peningkatan ini diperkirakan terus berlanjut, terutama selama masa liburan akhir tahun," ujarnya.

Junanto menerangkan, untuk daya beli masyarakat di Lampung menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya harga komoditas ekspor seperti minyak kelapa sawit dan kopi robusta.

Ia mengatakan, Nilai Tukar Petani (NTP) yang tetap berada di atas 100 juga menjadi indikasi bahwa pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Meski demikian, sambung dia, tidak dapat dipungkiri memang pelemahan daya beli terjadi pada beberapa kelompok masyarakat.

Menurutnya, aktivitas ekonomi yang berangsur normal menjadi pemicu melemahnya lonjakan besar permintaan pada sektor-sektor berbasis mobilitas dan telekomunikasi.

"Selain itu, keleluasaan dalam beraktivitas juga menurunkan permintaan telekomunikasi yang sebelumnya melonjak tinggi pada tahun 2021 2022. Hal ini menuntut adanya inovasi dari pelaku usaha pada sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi untuk kembali meningkatkan pendapatannya, " ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, tantangan ekonomi terutama dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Meski demikian, BI optimis bahwa daya beli masyarakat yang membaik dapat mendukung pemulihan ekonomi.

“Kita perlu memperkuat sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi menuju tahun 2025,” kata Junanto.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Universitas Lampung, Asrian Hendi Cahya menilai, rencana pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan menimbulkan dampak ekonomi signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk Provinsi Lampung.

Ia menyebut, kebijakan ini akan membebani pelaku usaha atau pengusaha dan masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi daya beli dan pertumbuhan investasi.

"Dampak langsung dari kenaikan PPN adalah meningkatnya biaya transaksi. Hal ini akan membuat harga barang dan jasa naik, sehingga permintaan masyarakat menurun. Turunnya permintaan akan berdampak pada berkurangnya produksi," kata Asrian, pada Minggu (8/12/2024).

Ia mengatakan, kenaikan PPN juga berpotensi membuat harga barang naik hingga 9 persen.

"Kenaikan PPN umumnya dibebankan kepada konsumen. Jadi kenaikan 1 persen dari 11 ke 12 persen sama dengan kenaikan harga sekitar 1/11 atau setara 9 persen," terangnya.

Menurutnya, kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Tekanan ini terjadi karena biaya hidup meningkat lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan. Bahkan, dalam banyak kasus, pendapatan masyarakat cenderung stagnan.

“Kelas menengah akan mengalami penurunan daya beli karena kenaikan biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Jika ini terus terjadi, daya beli kelas menengah yang menjadi penggerak ekonomi bisa melemah secara signifikan," ungkapnya. 

Selain itu, lanjut Asrian, kenaikan PPN juga diprediksi akan menurunkan minat investasi pelaku usaha atau pengusaha.

"Jika daya beli masyarakat melemah, pasar menjadi kurang menarik bagi investor. Produksi yang tertekan dan beban biaya yang meningkat akan membuat dunia usaha sulit berkembang," katanya. 

Asrian berharap, dampak kenaikan PPN ini hanya bersifat sementara. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi tekanan terhadap daya beli dan investasi. 

"Pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat pulih, misalnya dengan meningkatkan pendapatan atau menurunkan beban biaya hidup. Dengan begitu, pasar bisa tumbuh kembali dan dunia usaha dapat berkembang lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung merilis, hingga triwulan kedua tahun 2024 realisasi investasi di Provinsi Lampung sebesar Rp5,54 triliun atau 42,79 persen dari target sebesar Rp12,96 triliun.

Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp4,38 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,15 triliun.

Jumlah proyek yang masuk sebanyak 6.771 dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 10.490 orang serta tenaga kerja asing 3 orang.

Pada tahun 2023, DPMPTSP Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi di Provinsi Lampung sebesar Rp10,8 triliun dari target Rp11 triliun.

Berasal dari PMA sebesar Rp3,26 triliun dan PMDN Rp7,63 triliun. PMA menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 3.182 orang dan 30 tenaga kerja asing. Serta PMDN menyerap sebanyak 15.906 tenaga kerja Indonesia.

Dan realisasi investasi di Lampung tahun 2022 sebesar Rp,9.365 triliun dari target Rp11 triliun. Rinciannya, PMDN Rp5,81 triliun dengan jumlah proyek 2.163 dan PMA Rp3,65 triliun dengan jumlah proyek 435. Serta menyerap tenaga kerja lokal 10.389 orang dan 16 tenaga kerja asing. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 23 Desember 2024, dengan judul "Selama Nataru, BI Lampung Siapkan 1 Triliun Uang Tunai"