Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun melalui APBN 2025 untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahap awal, program ini baru dilaksanakan di 26 provinsi dari 38 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat.

Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” kata Hasan Nasbi dikutip dalam keterangan resmi, pada Senin (6/1/2025).

Hasbi mengatakan, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2024), dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Hasan mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Hasan menjelaskan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. “Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja,” tegasnya.

Menurut Hasan, geliat perekonomian lokal secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujarnya.

Ia melanjutkan, program MBG didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati menambahkan, program MBG akan berlangsung setiap hari selama hari masuk sekolah. “Untuk setiap harinya, siswa sekolah akan mendapat makanan senilai Rp10.000,” kata Adita.

Ia mengatakan, pemberian makanan dilakukan pada jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan. “Kalau MBG memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya menjalin kolaborasi agar program MBG lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, lanjut dia, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 07 Januari 2025, dengan judul "Sedot Anggaran 71 Triliun, Sasar 26 Provinsi"