Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membatasi pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) ke pengecer dan warung maksimal 10 persen dari kuota yang ditetapkan.

Paska menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg dari Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu per tabung, Pemprov Lampung juga membatasi pendistribusiannya ke pengecer dan warung-warung kecil.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, mengatakan kenaikan HET LPG 3 kg dilakukan karena perlu adanya penyelarasan harga. Dimana kondisi real harga LPG 3 kg di lapangan sudah di atas Rp20 ribu, bahkan sampai Rp25 ribu per tabung.

"Maka kita perlu penertiban pangkalan elpiji 3 kg agar penyaluran ke masyarakat sesuai HET dan tepat sasaran. Juga mengurangi margin hanya maksimal 10 persen ke pengecer atau warung agar masyarakat membelinya hanya di pangkalan," kata Samsudin, Kamis (9/1/2025).

Samsudin melanjutkan selain konsekuensi penyetaraan harga tersebut, Hiswana Migas dan Pertamina meminta adanya perubahan harga akibat meningkatnya biaya operasional agen dan pangkalan LPG 3 kg imbas kenaikan BBM subsidi di tahun 2023.

"Selain itu adanya kenaikan gaji karyawan dan driver akibat kenaikan UMK dari tahun 2019-2024. Kemudian ada PPN 11 persen dan PPH yang dikenakan pada ongkos angkut sejak tahun 2022 yang pada komponen HET tahun 2019 sebelumnya tidak ada," jelasnya.

Samsudin mengungkapkan bahwa Pertamina dan Hiswana Migas siap mengamankan stok dan harga sesuai  HET, serta melakukan penertiban bagi agen dan pangkalan yang melanggar termasuk revisi penyetaraan harga.

"Pertamina berkomitmen menambah pangkalan se-Provinsi Lampung minimal 1 desa 1 pangkalan. Saat ini jumlah pangkalan 7 500. Harapannya masyarakat mendapatkan harga sesuai HET serta jaminan ketersediaan stok LPG dari agen dan pangkalan secara stabil dan konsisten," katanya.

Sementara itu, Kabid Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Sopian Atiek, mengatakan pihaknya telah mengusulkan kuota LPG 3 kg pada tahun 2025 sebanyak 238.610 metrik ton (MT) atau mengalami peningkatan sekitar 11,3 persen dibandingkan tahun 2024 sebanyak 214.391 MT.

“Sementara usulan kuota BBM bersubsidi jenis bio solar sebesar 994.924 kilo liter (KL) dan pertalite 823.812 KL,” katanya.

Atiek mengatakan, usulan kuota LPG dan BBM tahun ini mengalami peningkatan mengingat Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan sebagai jalur transportasi serta jalur distribusi logistik utama dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya.

"Selain itu juga memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, laju pertumbuhan kendaraan rata-rata per tahun dan prognosa realisasi penyaluran BBM pada tahun 2024," terangnya.

Atiek menerangkan, untuk penyaluran bio solar hingga 31 Desember 2024 sebanyak 733.897 KL atau 85,55 persen dari kuota tahun 2024 sebesar 857.813 KL.

Kemudian, penyaluran pertalite sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 691.534 KL atau sebesar 88,10 persen dari kuota tahun 2024 sebesar 784.883 KL.

"Untuk penyaluran LPG 3 kg sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 221.042 MT atau 102,8 persen dari kuota tahun 2024 sebesar 214.991 MT. Tahun kemarin kita dapat kuota tambahan 600 MT," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 10 Januari 2025, dengan judul "Pemprov Batasi Pasokan LPG 3 Kg ke Pengecer dan Warung Maksimal 10 Persen"