Berdikari.co, Bandar Lampung - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Lampung mencatat, sebanyak 305 paket pengadaan barang dan jasa dari 10 organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan tender selama tahun 2024.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan, jumlah OPD yang melaksanakan tender atau seleksi hingga per tanggal 14 Oktober 2024 diantaranya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebanyak 90 paket.

Kemudian, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 135 paket, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 paket,  Biro Kesejahteraan Rakyat 2 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 18 paket.

Selanjutnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) ada 51 paket, Dinas Lingkungan Hidup 1 paket, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek 2 paket, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 paket dan Dinas Perhubungan 1 paket.

Slamet mengungkapkan, jumlah paket yang telah ditayangkan oleh Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 305 paket tersebut memiliki nilai pagu Rp379.937.760.701 dengan Nilai HPS Rp376.018.177.931.

"Jumlah Paket yang sudah selesai tender sebanyak  288 paket dengan nilai pagu Rp372.589.398.861 dan nilai HPS  Rp368.770.103.768. Nilai penawaran terkoreksi senilai Rp360.719.119.439 dan yang masih proses tender sebanyak 17 paket sebesar Rp7.348.361.840," kata Slamet, pada Senin (28/10/2024) lalu.

Ia menjelaskan, nilai efisiensi paket yang sudah selesai tender tersebut terjadi penghematan anggaran atau selisih Nilai HPS dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp8.050.984.329 atau sebesar 2,18 persen.

"Sumber dana tender dari APBD sebanyak 299 paket dengan nilai Rp363.859.436.701, sudah selesai tender 282 paket dengan nilai pagu Rp356.511.074.861. Nilai HPS Rp352.812.689.544 dan nilai penawaran terkoreksi Rp345.590.559.559," katanya.

Sehingga, lanjut Slamet, terdapat efisiensi sebesar Rp6.995.518.619 serta paket yang masih tender atau seleksi sebanyak 17 paket dengan nilai Rp7.348.361.840.

"Kemudian ada dari APBN sebanyak 4 paket dengan nilai Rp6.176.500.000 sudah selesai tender dengan nilai pagu Rp6.176.500.000, nilai HPS Rp6.176.083.000, dan nilai penawaran Rp5.559.541.560 serta terdapat efisiensi Rp616.541.440," paparnya.

Kemudian dari BLUD sebanyak 2 paket dengan nilai Rp9.901.824.000, sudah selesai tender 2 paket dengan nilai pagu Rp9.901.824.000, HPS Rp9.781.331.224, dengan penawaran terkoreksi Rp9.569.018.320 dan terdapat efisiensi Rp212.312.904.

"Ada beberapa kategori tender atau seleksi dengan rincian konstruksi sebanyak 161 paket dengan nilai pagu Rp277.725.260.701, nilai HPS Rp.275.065.643.872, dan nilai penawaran terkoreksi paket yang sudah selesai tender Rp266.810.452.605," jelasnya.

Kemudian konsultansi sebanyak 142 paket dengan nilai pagu Rp64.966.500.000, nilai HPS Rp64.564.918.559 dan paket yang sudah selesai tender atau seleksi dengan nilai penawaran terkoreksi Rp58.641.046.834.

"Selanjutnya jasa lainnya sebanyak 2 paket dengan nilai pagu Rp37.246.000.000, nilai HPS Rp36.387.615.500 dengan nilai penawaran Rp35.267.620.000," kata Slamet.

Lalu, untuk paket proses tender sebanyak 17 paket sebesar Rp7.348.361.840, yaitu konsultansi sebanyak  9 paket sebesar Rp3.950.000.000, rinciannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebanyak 8 paket sebesar Rp3.600.000.000 dan Dinas Perhubungan sebanyak 1 paket sebesar Rp350.000.000.

Selanjutnya, konstruksi sebanyak 8 paket sebesar Rp3.398.361.840, rinciannya Dinas PKPCK sebanyak 2 paket sebesar Rp1.198.361.840, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebanyak 6 paket sebesar Rp2.200.000.000.

"Paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Perubahan TA 2024 yang sudah mendahului pelaksanaan pemilihan penyedianya yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam sebanyak 15 paket sebesar Rp9.250.000.000 dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebanyak 20 paket sebesar Rp.10.591.670.060," imbuhnya.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menganggarkan Rp600 miliar untuk proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2025.

Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah mengatakan, total pagu anggaran di Dinas BMBK Lampung pada tahun 2025 sebesar Rp773 miliar. Dan sebesar Rp600 miliar diantaranya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Lampung.

"Sementara sisanya dipergunakan untuk jasa konstruksi, penyelenggaraan jembatan, hingga pembayaran gaji. Lalu dari persentase 100 persen masih ada 22 persen jalan rusak di Lampung," kata Taufiqullah, Kamis (9/1/2025) lalu.

Taufiqullah menjelaskan, melihat dari anggaran yang ada, pemerintah akan fokus membangun jalan atau infrastruktur di tahun 2025 yang mengalami kerusakan parah dan daerah padat penduduk. (*)