Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Lampung, Adi Susanto, menyebut kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah berdampak signifikan bagi sektor industri pariwisata, khususnya agen travel yang selama ini mengandalkan kegiatan pemerintahan. 

Menurut Adi, selama ini banyak pelaku usaha di sektor pariwisata yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan pemerintahan.

"Sehingga pemangkasan anggaran perjalanan dinas akan berimbas pada menurunnya tingkat hunian hotel dan pemesanan paket perjalanan, " kata Adi, Minggu (2/2/2025).

Adi mengungkapkan, sedikitnya ada empat dampak besar yang akan dirasakan oleh industri pariwisata akibat kebijakan tersebut.

“Pertama, tentu banyak hotel yang selama ini mendapatkan pemasukan dari acara seminar, pelatihan, dan FGD yang diselenggarakan pemerintah, maka jumlah kegiatan tersebut akan berkurang secara signifikan, sehingga okupansi hotel menurun,” jelasnya. 

Kemudian, agen travel yang biasanya melayani perjalanan dinas pejabat dan pegawai pemerintah akan kehilangan banyak pelanggan. Banyak perjalanan yang sebelumnya rutin dilakukan kini akan dibatasi atau bahkan ditiadakan. 

"Jika tingkat hunian hotel dan permintaan perjalanan menurun, maka pekerja hotel, pemandu wisata, dan penyedia jasa transportasi akan terkena dampaknya. Beberapa hotel dan agen travel mungkin terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja untuk bertahan," ucap Adi.

Meskipun kebijakan ini bertujuan menghemat anggaran negara, Adi meminta pemerintah tetap memberikan perhatian kepada sektor pariwisata yang terdampak.

Adi mengatakan, pemerintah harus lebih selektif dalam memangkas anggaran, terutama untuk kegiatan yang kurang produktif seperti bimbingan teknis (Bimtek) dan FGD yang tidak memberikan solusi nyata. 

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat membantu industri pariwisata melalui promosi wisata yang lebih agresif, pemberian insentif  bagi pelaku usaha, serta mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan pelaku wisata lokal. 

“Kita paham efisiensi anggaran itu penting, tetapi jangan sampai industri yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pariwisata menjadi korban. Diharapkan ada kebijakan pendukung agar sektor ini bisa tetap bertahan,” sarannya.

Ia menerangkan, dengan adanya perubahan kebijakan ini, pelaku usaha pariwisata harus segera beradaptasi agar tidak semakin terpuruk.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak sampai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor yang sangat bergantung pada pergerakan wisatawan dan perjalanan dinas. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 03 Februari 2025, dengan judul "Adi Susanto: Berdampak ke Hunian Hotel dan Paket Perjalanan"