Berdikari.co, Bandar Lampung - Pakar Ilmu Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Marselina, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran efektif, karena dapat menekan kebocoran anggaran, terutama di sektor perjalanan dinas.

Namun, lanjut Marselina, kebijakan tersebut juga berpotensi mengguncang beberapa sektor, terutama industri perhotelan yang selama ini diuntungkan oleh aktivitas birokrasi.

"Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Indonesia yang masih bergantung pada ekonomi dunia harus berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara," kata Marselina, Minggu (2/2/2025).

"Kita ini hanya mengandalkan pajak, dan itu tidak cukup. Maka kita memakai hutang luar negeri. Jadi, yang ada sekarang memang harus dilakukan efisiensi," lanjutnya.

Marselina mengungkapkan, salah satu sektor yang paling terdampak adalah perjalanan dinas, yang selama ini menyedot anggaran cukup besar.

Marselina juga menilai efisiensi anggaran perjalanan dinas bisa menghemat anggaran secara signifikan, karena selama ini ada potensi kebocoran akibat mark up anggaran perjalanan dinas.

"Selama ini banyak pejabat daerah dari Lampung yang rutin ke Jakarta dengan anggaran besar. Jika ini dipangkas, maka keuangan negara lebih aman," ujarnya.

Ia menerangkan, dampak lain kebijakan efisiensi anggaran adalah berkurangnya kegiatan rapat di hotel, yang selama ini menjadi strategi untuk mencairkan anggaran lebih besar.

Meski begitu, Marselina meyakini dampaknya terhadap industri perhotelan tidak akan terlalu meresahkan.

"Kebanyakan masyarakat kelas menengah sekarang hobi liburan, jadi kamar hotel tetap bisa penuh dari sektor lain," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan hasil efisiensi anggaran sebaiknya dialihkan untuk bantuan modal kepada masyarakat, daripada belanja barang habis pakai yang berpotensi hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Kalau di Lampung, justru ini bisa berdampak baik karena anggaran yang biasanya keluar untuk perjalanan dinas ke Jakarta bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif seperti bantuan modal kepada masyarakat," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 03 Februari 2025, dengan judul "Pengamat: Bisa Menekan Kebocoran Anggaran Perjalanan Dinas"