Berdikari.co, Bandar Lampung - Pemprov Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi tahun 2025.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2025, Dinas BMBK Lampung menerima sekitar Rp450 miliar khusus untuk pembangunan jalan yang terdiri dari 52 kegiatan.

Kabid Bina Program Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Abdillah, mengatakan Dinas BMBK mengalami efisiensi anggaran pada APBD tahun 2025 sebesar Rp17 miliar. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap kegiatan bersifat seremonial.

"Hampir semua dinas memang terkena dampak dari efisiensi anggaran. Dinas BMBK salah satu OPD yang terdampak. Ada kurang lebih sekitar Rp17 miliar yang terdampak," kata Abdillah, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan, program kegiatan yang paling berdampak adalah belanja alat tulis kantor (ATK) mencapai 90 persen, perjalanan dinas, kegiatan makan minum, rapat hingga pengadaan. “Ada lagi beberapa program yang akan disesuaikan kembali dan akan kita koordinasi dengan Bappeda," jelasnya.

Namun lanjut Abdillah, efisiensi anggaran di Dinas BMBK tidak berdampak terhadap kegiatan perbaikan jalan yang telah direncanakan.

"Alhamdulillah tidak ada pengurangan dari nilai paket kegiatan di tahun 2025 ini. Jadi tidak kena dampak untuk pembangunan jalan, efisiensi itu hanya terkait dengan kegiatan seremonial atau administrasi umum," ungkapnya.

Ia menjelaskan, tahun 2025 ini total pagu anggaran di Dinas BMBK senilai Rp773 miliar, yang difokuskan untuk paket jalan dan jembatan sekitar Rp500 miliar.

"Sisanya untuk pendukung seperti jasa konsultasi, supervisi pengawasan dan sebagian untuk tunda bayar yang sudah kita anggarkan di APBD murni, kemudian pemeliharaan rutin UPTD," terangnya.

Abdillah menjelaskan, tahun ini terdapat 52 paket perbaikan jalan dengan nilai Rp450 miliar, dan 21 paket jembatan dengan nilai Rp49 miliar.

"Ini tidak mengalami penurunan malah ada peningkatan sedikit dari tahun lalu. Karena tahun lalu itu dengan APBD perubahan totalnya Rp550 miliar, sementara sekarang di APBD murni Rp770 miliar," ujarnya.

Ia membeberkan, beberapa kegiatan pengerjaan jalan yang akan ditangani tahun ini yaitu rigid, fleksibel dan beberapa ruas ditangani dengan base.

"Lubang yang masih parah akan kita base semua tahun ini. Jadi sebagian pakai perkerasan rigid atau fleksibel dan sebagian pakai base. Sehingga untuk akses masyarakat bisa lancar walaupun belum ditutup dengan perkerasan," ucapnya.

Abdillah mengatakan, beberapa ruas jalan yang akan ditangani tahun ini berada di Lampung Tengah, Pringsewu, Kalirejo, Kalirejo -Bangun Rejo, dan Padang Ratu-Kalirejo.

"Ada juga di Jabung-Simpang Pelabuhan Maringgai dan Bandar Abung. Sehingga harapannya di ruas arus lalu lintas yang padat sudah tidak ada lubang yang mengganggu," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, beberapa paket pekerjaan akan dilaksanakan tender di akhir Februari dan yang lainnya di bulan Maret.

"Ruas utama ini akan kita lakukan percepatan sehingga harapannya sebelum lebaran sudah ditangani dan saat lebaran sudah tidak ada lubang jalan lagi," katanya.

Sayangnya, lanjut Abdillah, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp32 miliar yang seharusnya diterima Dinas BMBK Provinsi Lampung dipangkas imbas dari efisiensi anggaran. DAK tersebut rencananya akan digunakan untuk mendanai perbaikan dua ruas jalan di Lampung.

"Ada di kita DAK infrastruktur, ada dua paket senilai Rp32 miliar lebih. Itu ternyata dibatalkan oleh Kementerian PU lewat APBN karena efisiensi," katanya.

Ia menerangkan, awalnya DAK tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan ruas Padang Cermin-Simpang Teluk Kiluan senilai Rp10 miliar dan ruas Negara Ratu-Simpang Soponyono senilai Rp22 miliar.

"Jadi nanti kita akan bahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diusulkan dengan APBD, karena ruas itu sangat strategis dan penting makanya kita usulkan lewat DAK," tuturnya.

Ia berharap, paket pekerjaan jalan tersebut tetap bisa dijalankan guna mendukung mobilitas masyarakat terutama menuju ke obyek wisata di daerah setempat.

Sebelumnya, Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, mengungkapkan hingga kini kemantapan jalan milik provinsi mencapai 78,81 persen atau sepanjang 1.400 kilometer dari total jalan sepanjang 1.700 kilometer.

Ia mengatakan, jika dipresentasikan dari total jalan provinsi sepanjang 1.700 kilometer, baru 1.400 kilometer jalan dalam kondisi mantap.

"Sisanya jalan dalam kondisi tidak mantap dengan kategori rusak ringan dan rusak berat. Bahkan, saat ini ada jalan sepanjang 92 kilometer yang belum pernah diaspal," ujarnya.

Kendati demikian, dia memastikan secara bertahap pihaknya akan melakukan perbaikan agar jalan tersambung dan tidak ada lagi jalan tanah. "Untuk kemantapan jalan provinsi tahun ini kami targetkan 79 persen," katanya.

Pengamat Ekonomi dari Lampung Central Urban and Regional Studies (CURS), Erwin Oktavianto, mengatakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat akan berdampak besar pada pelaksanaan proyek infrastruktur di Lampung.

Menurutnya, pemerintah daerah harus dapat menyusun prioritas yang jelas, khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

"Prioritas harus diberikan pada jalan-jalan yang menunjang sektor ekonomi utama, seperti pertanian dan transportasi barang. Dengan adanya efisiensi anggaran ini, lingkup proyek memang menjadi lebih kecil. Namun, pemerintah harus tetap fokus pada jalan yang benar-benar memberikan manfaat besar," kata Erwin, Kamis (13/2/2025).

Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya hanya melihat situasi ini sebagai dampak negatif. Sebaliknya, ini harus menjadi tantangan bagi untuk lebih cermat dalam menganggarkan dana pembangunan.

Menurutnya, perhitungan yang matang sangat diperlukan agar anggaran yang terbatas dapat dialokasikan pada proyek yang benar-benar penting dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Erwin menjelaskan bahwa Pemprov Lampung masih memiliki target untuk meningkatkan tingkat kemantapan jalan di provinsi ini. Dengan anggaran yang terbatas, strategi efisiensi perlu diterapkan agar target tersebut tetap tercapai.

Ia menyarankan, pemerintah harus fokus pada perbaikan jalan yang terakses langsung dengan sentra pertanian dan kawasan ekonomi produktif. 

"Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru mengorbankan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian. Pemerintah daerah harus memilah dan memilih pos anggaran mana yang bisa dikurangi, seperti biaya operasional yang kurang penting, bukan proyek fisik seperti perbaikan jalan," saran Erwin. (*)