Berdikari.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung mengusulkan penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan harus masuk dalam prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.

Wakil Ketua III DPRD Lampung, Maulida Zauharoh, mengingatkan pembangunan di Provinsi Lampung harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat serta berdampak langsung pada kesejahteraan.

"Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa perhitungan matang. Harus jelas mana yang lebih dibutuhkan masyarakat," kata Maulida, Minggu (16/3/2025).

Menurutnya, pentingnya ada penciptaan lapangan kerja melalui pembekalan keterampilan. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing di dunia industri.

"Masyarakat harus dibekali keterampilan sesuai kebutuhan industri saat ini. Pelatihan dan sertifikasi keahlian sangat penting agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak," jelasnya.

Selain itu, lanjut Maulida, penting juga dilakukan penguatan pendidikan dasar dan menengah, termasuk pesantren.

Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda Lampung. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk anggaran maupun fasilitas.

"Pesantren juga bagian dari sistem pendidikan kita. Harus ada perhatian lebih agar santri mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tegasnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah juga jangan lupa memberikan perhatian pada pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau masyarakat.

Maulida berharap, pemerintah daerah dapat memperbaiki akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Menurutnya, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan medis karena terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena faktor ekonomi atau lokasi yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan," ujarnya.

Maulida juga meminta pelayanan publik lainnya seperti perizinan dan pelayanan sosial harus dipermudah. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam mengurus administrasi pemerintahan karena proses yang berbelit.

"Pelayanan yang cepat dan efisien akan membantu masyarakat serta mendorong investasi di Lampung," kata Maulida.

Maulida juga menyoroti pentingnya promosi produk makanan dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Ia berharap, pemerintah tidak hanya mendorong promosi, tetapi juga menjembatani pelaku usaha agar lebih mudah memasarkan produknya.

"Banyak pelaku UMKM di Lampung yang memiliki produk berkualitas, tetapi masih kesulitan dalam pemasaran. Ini yang harus dibantu,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, mengatakan pihaknya akan terus mendukung eksekutif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

"Sektor-sektor tersebut harus menjadi prioritas pembangunan di Lampung, sesuai dengan harapan masyarakat," kata Ismet.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Moh Mukri, mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur baru untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang lebih maju, aman, dan sejahtera.

“Kondisi jalan yang rusak harus menjadi perhatian utama, karena ini merupakan urat nadi perekonomian dan kenyamanan masyarakat,” kata Mukri, Senin (17/3/2025).

Mukri juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik di Lampung.

“Keberagaman di Lampung harus tetap dijaga dengan baik, karena keharmonisan di antara berbagai suku, agama, dan budaya adalah salah satu kekuatan utama provinsi ini,” ungkapnya.

Menurutnya, Lampung harus tetap menjadi provinsi yang kondusif, dimana masyarakatnya dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Mukri juga mengingatkan agar Lampung tetap mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional.

“Lampung harus terus menjaga dan meningkatkan produktivitas sektor pertaniannya, agar tetap menjadi lumbung pangan yang andal bagi Indonesia. Jika sektor pertanian ini dijaga dengan baik, tentu akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi ini,” kata Mukri.

Selain itu, Mukri juga menyoroti bencana banjir yang kerap terjadi belakangan ini harus mendapat perhatian serius.

“Akhir-akhir ini beberapa daerah di Lampung yang sebelumnya tidak terdampak banjir, kini harus menghadapi ancaman tersebut. Fenomena banjir ini menjadi masalah yang harus segera ditangani dengan langkah-langkah konkrit,” ujar Mukri.

Mukri menyarankan agar Lampung belajar dari kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam penanganan masalah banjir. Salah satu langkah yang terbukti efektif di Jawa Barat adalah pelebaran sungai dan penataan bangunan yang mempersempit aliran sungai.

"Penataan bangunan yang tidak sesuai harus dibongkar. Langkah ini harus dilakukan dengan tegas dan berani agar aliran sungai tidak terhambat dan banjir bisa dicegah," katanya.

Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menangani masalah banjir.

"Pemerintah daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan bisa efektif dalam mengurangi risiko banjir di seluruh wilayah Lampung," kata Mukri. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 18 Maret 2025, dengan judul "DPRD: Lapangan Kerja, Pendidikan dan Kesehatan Harus Masuk Prioritas"