Berdikari.co, Bandar Lampung - Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung, Ahmad Jares Mogni, mengatakan pembangunan yang mensejahterakan semua lapisan masyarakat merupakan hal yang sangat diidam-idamkan.

"Pembangunan inklusif  yang dapat dirasakan oleh seluruh warga adalah cita-cita kita bersama. Ini bisa dimulai dari sektor pangan, industri, infrastruktur hingga sumber daya manusia," kata Ahmad Jares Mogni, Minggu (16/3/2025).

Ahmad Jares mengatakan, dalam momentum HUT ke-61 ini, masyarakat berharap agar Provinsi Lampung terus maju dan mencetak inovasi terbaru yang dapat membanggakan.

"Harapan kita adalah Lampung semakin berkembang dan mampu bersaing dengan provinsi lain dalam hal pembangunan. Tidak hanya dalam aspek infrastruktur, tetapi juga dalam hal kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan ekonomi," katanya.

Ahmad Jares menekankan beberapa sektor yang perlu menjadi perhatian utama Pemprov Lampung kedepan. Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan, mengingat ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor industri dan infrastruktur juga harus diprioritaskan agar dapat menunjang perkembangan ekonomi yang lebih luas.

"Sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi fokus utama. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap bersaing di era global," ungkapnya.

Tidak hanya sektor ekonomi, ia juga mengingatkan pentingnya upaya Pemprov Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum yang memadai.

"Ini semua adalah langkah-langkah untuk menciptakan provinsi yang sejahtera dan berdaya saing," ujarnya.

Selain itu, Ahmad Jares juga menyoroti pentingnya adanya kepastian hukum yang jelas untuk keberlanjutan dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa dunia usaha yang sehat sangat bergantung pada kepastian hukum yang dapat memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha. Tanpa adanya jaminan hukum, para investor dan pelaku usaha akan merasa ragu untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka di Lampung.

"Salah satu aspek yang harus segera dibenahi adalah kepastian hukum dalam dunia usaha. Ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," jelasnya.

Selain itu, tata kelola perdagangan yang lebih transparan juga sangat diperlukan agar tidak ada kesenjangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

"Tata kelola perdagangan yang baik dan transparan akan menciptakan keadilan, baik untuk pelaku usaha lokal maupun para konsumen di Lampung," imbuhnya.

Ahmad Jares juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung yang lebih baik.

"Saya yakin dengan adanya sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," imbuhnya.

Sementara Pengamat Ekonomi Universitas Lampung, Nairobi, mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran yang kini terjadi.

Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, diantaranya penghematan anggaran, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta efisiensi pengelolaan keuangan.

"Pemprov harus melakukan evaluasi belanja dan memangkas anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak. Selain itu, optimalisasi pajak daerah dan diversifikasi sumber pendapatan juga bisa menjadi solusi," kata Nairobi, Minggu (16/3/2025).

Selain itu, ia menekankan pentingnya digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran. Audit keuangan juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas.

Menurutnya, Pemprov Lampung harus mulai menjajaki pendanaan berbasis proyek melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) serta mencari sumber pendanaan alternatif dari lembaga donor internasional.

"Restrukturisasi hutang dengan melakukan negosiasi ulang juga bisa menjadi solusi untuk meringankan beban pembayaran," katanya.

Selain itu, Pemprov Lampung harus memprioritaskan program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Reformasi kebijakan juga diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan berkelanjutan," jelasnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Selasa 18 Maret 2025, dengan judul "DPRD: Lapangan Kerja, Pendidikan dan Kesehatan Harus Masuk Prioritas"