Berdikari.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan pentingnya memastikan data yang akurat terkait penyebab siswa putus sekolah di Provinsi Lampung.

Menurut Yanuar, permasalahan ini harus diselesaikan secara parsial dengan melihat faktor penyebabnya, baik dari segi ekonomi maupun alasan lainnya.

"Kita harus pastikan data yang akurat bahwa putus sekolah itu bermacam persoalan. Jika karena ekonomi, saat ini sudah banyak sekolah yang gratis. Namun, pakaian sekolah masih ditanggung wali murid, apakah itu penyebabnya? Atau justru ada faktor lain seperti kurangnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya?" kata Yanuar, Rabu (19/3/2025).

“Untuk mencari solusinya, kami telah menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan, Ombudsman, dan Inspektorat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) guna meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah,” lanjut Yanuar.

Menurutnya, perlu Pergub agar kualitas pendidikan meningkat, tetapi dengan catatan kuantitas anak-anak yang putus sekolah bisa ditekan. “Jangan sampai ada yang tidak bisa sekolah," ujar Yanuar.

Yanuar mengungkapkan, Komisi V juga telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan. Saat itu, pihaknya menekankan agar efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan.

"Efisiensi anggaran harus dilakukan, tetapi tidak boleh berdampak langsung pada pendidikan. Oleh karena itu, kita akan fokus pada efisiensi perjalanan dinas terlebih dahulu untuk dievaluasi," kata Yanuar.

mengaku belum mengetahui soal Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Provinsi Lampung.

“Sampai hari ini saya baru dengar Sekolah Rakyat dari media, konsepnya seperti apa dan teknisnya seperti apa kami belum tahu sampai hari ini,” kata Yanuar, Senin (17/3/2025).

Yanuar melanjutkan, pada prinsipnya, DPRD siap mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur yang berpihak kepada rakyat.

“Harapannya program ini sudah direncanakan secara matang sehingga bisa direalisasikan. Sekolah Rakyat seperti apa teknisnya, seperti apa pembiayaannya dan siapa yang menjadi sasaran sekolah rakyat. Karena sekolah yang ada aja masih butuh dukungan,” lanjutnya.

Setahu Yanuar, Sekolah Rakyat tidak ada di program Gubernur Lampung. Meski ada Sekolah Rakyat, dia meminta pemerintah juga fokus memperbaiki kualitas pendidikan secara umum.

“Sekarang swasta banyak yang tutup, negeri juga banyak yang kurang murid, selama ini kita baru menunaikan masalah mengirimkan anak sekolah tapi kualitasnya belum tentu. IPM kita masih terendah, ini yang perlu kita tingkatkan,” katanya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Kamis 20 Maret 2025, dengan judul "DPRD: Cari Penyebab Pasti Siswa Putus Sekolah"